Melihat perkembangan kesaksian dan informasi-informasi baru yang muncul di persidangan kasus simulator SIM, Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan bekerja cepat agar orang-orang yang disebutkan terlibat menerima aliran dana tidak menghilangkan barang bukti.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 29/5).
Neta mengungkapkan itu terkait pengakuan Ketua Panitia Lelang Proyek Simulator SIM, Teddy Rusmawan kemarin.
Kesaksian itu menyebutkan adanya 4 kardus yang berisi uang Rp 4 miliar yang diberikan kepada Anggota Komisi III DPR RI; Muhammad Nazaruddin, Bambang Soesatyo, Azis Syamsuddin, Herman Heri, dan Desmon J Maseha.
Pemberian uang itu memang tidak terkait dengan proyek simulator SIM, yang saat ini menjerat Djoko Susilo. Tapi, sebagai uang pelicin untuk menggolkan dana 600 miliar anggaran Korlantas Polri yang bisa digunakan untuk dana pendidikan.
"KPK segera memeriksa, menahan, dan menyita kekayaan semua anggota DPR yang disebut-sebut terlibat menerima uang. Jangan sampai para tikus-tikus di DPR itu enak-enakan, kemudian gaya-gayaan mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif di Pemilu 2014," ungkap Neta.
Tak hanya itu, lanjut Neta, KPK harus bergerak cepat untuk menahan sebelum mereka-mereka melakukan manuver politik untuk melumpuhkan KPK. "Penahanan terhadap anggota DPR tersebut perlu segera dilakukan agar mereka-merek yang menerima aliran dana tersebut bisa dicoret dari DCS (daftar calon sementara)," tandas Neta.
Menurut Neta, meski memang uang dalam kardus tersebut disebutkan tidak terkait dengan simulator SIM, KPK tetap harus menelusurinya.
"Berarti dana itu harus ditelusuri lagi, apakah bagian dari simulator SIM atau ada proyek lain. Sebelumnya Nazarudin juga sudah mengungkapkan adanya dana simulator SIM mengalir ke Bamsoet cs," tandas Neta.
Bambang Soesatyo, Herman Hery, dan Desmon J Maseha sudah membantah pengakuan Teddy Rusmawan tersebut.
[zul]
