Berita

syarief hasan/ist

Politik

Syarif Hasan Ajak Parpol Berpikir Sehat Sikapi BLSM

Parpol Dipersilahkan Bangun Posko Pengawasan
MINGGU, 19 MEI 2013 | 18:19 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, mengajak parpol-parpol yang menolak bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) atau bantuan langsung tunai (BLT), untuk berpikir sehat dan lebih peka pada penderitaan rakyat.

Saat ditemui di Yogyakarta, Ketua Harian DPP Partai Demokrat ini menegaskan, pemerintah telah menyiapkan dana Rp 13,9 triliun untuk bantuan tunai yang data penerimanya bisa dipertanggungjawabkan.

"Silakan parpol lain ikut awasi. Dana semua hampir Rp 14 triliun. Yang jelas, selama lima bulan dari Juni," terangnya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Minggu, 19/5).


Menurutnya, BLSM bukan satu-satunya jalan mencegah kemiskinan yang makin parah setelah kenaikan harga bahan bakar minyak direalisasikan. Selain BLSM, pemerintah menyiapkanProgram Keluarga Harapan dan PNPM yang ditujukan untuk jangka panjang.
"BLSM itu untuk atasi dampak langsung agar masyarakat  tidak tambah miskin dan yang hampir miskin tidak jatuh miskin. Kita sadari, kenaikan BBM akibatkan inflasi tinggi dan daya beli rakyat akan rendah," ucapnya.

Dia sayangkan ada suara yang mengkritik BLSM sebagai ajang politik uang partai penguasa (Demokrat) jelang pemilu 2014.

"Ini masalah daya beli rakyat. Silakan saja parpol-parpol lakukan pengawasan langsung. Saya ajak mereka, misalnya, dirikan posko-posko pengaduan BLSM," ucapnya.

Dia tekankan, harga BBM mesti naik karena harga minyak internasional tinggi, sementara konsumsi dalam negeri tinggi, dan di sisi lain produktivitas kilang minyak lokal tidak naik. [dry]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya