BANYAK prestasi ekonomi yang telah dicapai Presiden SBY selama memimpin negara ini sejak 2004. Pertama rasio utang pemerintah terhadap PDB mengalami penurunan dari 56,6 persen pada 2004 menjadi 24,1 persen pada 2012.
Ini berarti pemerintahan SBY sangat baik dalam pengelolaan utang pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masuk kategori paling baik di dunia, karena selama empat tahun terakhir berada pada angka sekitar 6 persen.
Komite Ekonomi Nasional memperkirakan bahwa kalau pada tahun 2010 PDB per kapita sekitar US$ 3000/kapita. Maka pada tahun 2025 PDB per kapita bisa mencapai US$ 15000/kapita.
Daya saing Indonesia, meski mengalami penurunan pada tahun 2012, tetap berada dalam peringkat yang cukup baik. Menurut Global Competitiveness Report, daya saing Indonesia di tahun 2012 berada pada peringkat 50 dari 144 negara yang diamati. Sementara pada tahun 2011, peringkat Indonesia berada di posisi 46, dan tahun 2010 peringkat 44.
Hal-hal lain yang membuat daya saing Indonesia sebenarnya cukup baik antara lain kapasitas inovasi, kepuasaan pembeli, kontrol terhadap distribusi barang internasional.
Namun demikian dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Singapore, Malaysia dan Thailand, ternyata daya saing Indonesia masih kalah.
Yang paling menyedihkan menjadi penyebab rendahnya daya saing Indonesia adalah besar dan meluasnya perilaku korupsi. Pelakunya bisa dari petugas pajak, polisi, jaksa, hakim, ketua partai politik, menteri, kepala daerah, pengusaha kakap, profesional, anggota DPR, guru besar di perguruan tinggi, bahkan tokoh agama sekalipun.
Mengutip laporan tersebut, kemudian Prof. Robert Klittgard menyampaikan bahwa dalam perilaku suap menyuap Indonesia berada pada peringkat 95 dari 144 negara diteliti. Lebih jelek dari Senegal, Bulgaria dan Mozambique.
Transparansi dalam pembuatan kebijakan ternyata Indonesia lebih buruk daripada Honduras dan Mali, karena berada pada peringkat 91.
Indonesia juga ternyata menjadi tempat subur bagi organisasi-organisasi kriminal. Dalam hal ini Indonesia berada di peringkat 98, relatif sama dengan negara Uganda. Bahkan lebih buruk dari Kamboja, Kamerun atau Albania.
Tingkat kepercayaan terhadap lembaga kepolisian di Indonesia juga sangat buruk. Karena Indonesia berada pada peringkat 80, bahkan lebih buruk dari polisi Ghana dan Zambia.
Bukan lembaga-lembaga di pemerintahan saja yang mendapat penilaian kurang baik, tetapi perilaku perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia juga menempati peringkat kurang baik yaitu 99 dari 144 negara di dunia. Ini lebih buruk dari Kamboja, Syria dan Guatemala.
Salah satu media terkemuka di Indonesia pernah melakukan survei tentang tantangan Indonesia ke depan. Ternyata yang paling utama atau sekitar 39 persen responden menjawab kemampuan memberantas korupsi. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh sebagian besar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.
Keprihatinan terhadap perilaku korupsi memang relevan. Sulit dipercaya seorang polisi berpangkat Ajun Inspektur Satu diduga memiliki rekening sekitar Rp 900 miliar. Bahkan pernah melakukan transaksi dalam jumlah triliunan rupiah.
Meskipun Wakapolri sempat mengemukakan hal semacam itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja yang tekun berbisnis, tetapi akal sehat sulit menerima fenomena tersebut. Mungkin polisi yang bersangkutan bisa menjadi salah satu pengajar tenaga ahli di Sekolah Wiraswasta milik Ciputra.
Sedemikian banyaknya perbuatan koruptor terbongkar akhir-akhir ini, paling tidak memberikan hal yang positif bagi kita. Bahwa negara Indonesia ternyata sangat kaya. Karena korupsi yang melibatkan pejabat tinggi partai politik atau lembaga kepolisian mencapai nilai ratusan miliar rupiah.
Belum lagi yang dilakukan oleh kepala daerah, yang menurut dugaan sekitar 200 kepala daerah akan menjadi tersangka. Atau pejabat tinggi di wakil rakyat yang sering terlibat dalam pengaturan anggaran.
Apabila uang tersebut disalurkan sebagaimana mestinya, pasti tingkat kesejahteraan masyarakat akan naik. Ke depannya Indonesia tidak boleh dikenal sebagai Negara Kaya Koruptor. Tetapi "Negara Kaya" titik. Dan kekayaan Indonesia harus membuat masyarakatnya lebih sejahtera.
Berkaitan dengan itu, tahun 2014 adalah tahun di mana rakyat akan menentukan wakil-wakilnya di DPR serta pemimpinnya di tingkat eksekutif untuk tahun 2014-2019. Pertanyaannya, adakah di antara calon wakil rakyat dan presiden tersebut yang berani dan akan mampu secara nyata memerangi korupsi? Mestinya ada dan kali ini rakyat tidak boleh salah pilih lagi.
Penulis adalah Sosiolog
