Ketua DPRD Konut Minta Klarifikasi Bupati Soal Kisruh IUP

Sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam sidang dengar pendapat yang digelar oleh Komisi B DPRD Konawe Utara, tidak terbukti telah terjadi revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terjadi di lahan milik PT. Stargate Pasific Resources (SPR).

Ketua DPRD Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Rauf, S.Ag, menjelaskan, IUP Nomor 388 milik PT. SPR tidak terbukti telah direvisi. Karena berdasarkan data dan dokumen yang ada, secara keabsahan dokumen IUP Nomor 191 tahun 2011 yang dianggap sebagai revisi dari IUP Nomor 388 tahun 2008 tidak lengkap dan tidak sah karena hanya memuat tandatangan dari Bupati dan tidak disertai dengan stempel dan kelengkapan administratif lainnya.

"Ini akan kita telusuri lebih lanjut kenapa salinannya bisa beredar dan dijadikan dasar oleh beberapa pihak untuk mengganggu dan mempersoalkan kegiatan PT SPR," tutur politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut, dalam pernyataan persnya usai dengar pendapat bersama PT. SPR di kantor DPRD, Senin (13/5).

Rauf menjelaskan bahwa dalam dengar pendapat yang digelar pihaknya mendapatkan fakta tersebut dari Kepala Dinas Pertambangan Konawe Utara yang turut hadir dan menegaskan bahwa Distamben Konut tidak pernah mengajukan dan melegalisir IUP 191 seperti yang beredar dan dijadikan dasar untuk mempersoalkan kegiatan PT. Stargate.

Dinas Pertambangan Konut meragukan keaslian surat izin tersebut dan memastikan tidak pernah melegalisir surat IUP 191 itu. Ini cukup menjelaskan persoalan bahwa diduga IUP 191 yang menjadi dasar persoalan tidak pernah diterbitkan. Karena sesuai aturan, seharusnya Bupati menandatangani Izin berdasarkan pertimbangan dan usulan dari dinas terkait.

"Dinas yang terkait menurut mereka tidak pernah mengajukan. Nah kami akan minta klarifikasi tertulis dari Bupati mengenai hal ini agar semuanya jadi jelas," tutur Rauf.

Seperti diketahui pagi ini, PT SPR, Pemkab Konut dan DPRD melakukan hearing di Komisi B DPRD Konawe Utara terkait dengan sejumlah persoalan yang menimpa PT SPR dan mengancam kelangsungan operasional perusahaan di lapangan.

Salah satu yang selama ini dihembuskan adalah mengenai IUP 388 tahun 2008 yang dipegang oleh PT. Stargate. Pihak lain menuding bahwa IUP itu telah direvisi dengan IUP 191 tahun 2011 di mana pemegang IUP dan luas wilayah lahan IUP berubah dari kewenangan PT Stargate ke pihak lain. [ald]