Dibilang Tidak Tahu Aturan, Basuki Janji Ogah Kritik Mendagri Lagi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjawab kritikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, yang menudingnya tidak tahu aturan.

Sebelumnya, Ahok mengkritik proses pembuatan KTP elektronik atau e-KTP yang dianggap tidak efektif. Kritikannya semakin tajam kala Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengimbau warga tidak memfotokopi e-KTP. Imbauan itu datang terlambat setelah warga memegang e-KTP cukup lama dan melakukan berbagai transasksi dengan fotokopi e-KTP.

Staf ahli Mendagri menilai Basuki tidak mengerti aturan. Basuki juga disebut tidak etis menilai kinerja Kemendagri yang hanya membuang-buang uang triliunan rupiah untuk proyek e-KTP. Sebab, jabatan Wagub di bawah Kemendagri secara struktural. Kini, Ahok menyesal dirinya dianggap tidak tahu aturan karena mengkiritik atasan (Mendagri).

"Maksud saya, semua proyek ribut tuh gara-gara itu kan. Tidak selesai segala macam kan. Janjinya Mendagri kan Desember 2012 sudah selesai semua. Waktu saya masih di DPR dia juga bilang begitu kan,” ujar Ahok dengan nada ketus di Balaikota, Jakarta (Senin, 13/5).

Menurutnya, seharusnya pembuatan e-KTP tidak memakan waktu terlalu lama dan sampai sekarang banyak warga yang belum memilikinya. Bila prosesnya terlalu lama, Ahok mengatakan wajar jika dirinya curiga.

Belum lagi e-KTP yang akan dipasangkan dengan sistem card reader. Pengadaan card reader ini terkesan mendadak diumumkan Mendagri. Instansi-instansi pemerintah dan swasta dibuatnya terkejut karena harus menyediakan alat itu.

"Terus ada kewajiban kita harus beli card reader. Terus nanti semua daerah akan menganggarkan untuk membeli. Ini apa tidak jadi monopoli ini? Makanya saya tidak tahu," katanya.

Ahok juga mengatakan dirinya tidak akan lagi mengomentari perihal pelaksanaan e-KTP ini. Dirinya mengaku tidak berani mengeluarkan pernyataan apapun lagi soal kinerja Mendagri. Namun, dia tetap berharap KPK untuk mengusut kasus ini lebih jauh lagi. [ald]