Panggilan Komnas HAM Kesempatan Bagus Jokowi untuk Klarifikasi

Rencana dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo oleh Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), terkait kebijakan Jokowi menggusur perumahan Waduk Pluit, dinilai sebagai langkah yang bagus bagi kedua belah pihak, terutama bagi Jokowi sendiri. Pasalnya, pemanggilan ini bisa menjadi tempat bagi Jokowi, untuk mengklarifikasi serta mendudukan perkara agar menjadi lebih jernih.

Begitu disampaikan, Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat, Cheppy T Wartono kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/5).

"Jokowi akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan soal HAM warga mana yang dilanggar. Apakah HAM yang sering kebanjiran akibat berubahnya fungsi waduk itu tidak dipikirkan. Disitu dia bisa jelaskan duduk perkaranya dengan Komnas HAM," kata Cheppy.

Cheppy berharap Komnas HAM mampu berpikir jernih dalam menilai persoalan itu dan harus steril dari intervensi pihak-pihak tertentu.

"Kok digusur nggak mau, ini kan buat kepentingan yang lebih luas. Pertanyaannya warga menduduki lahan itu ada ijinnya tidak. Kalau ada siapa yang terbitkan. Bayar pajaknya kemana. Itu kan waduk yang fungsinya buat menampung air, kenapa dijadikan tempat tinggal," pungkasnya. [ian]