Pasar Tradisional Pasca Disidak Jokowi Masih Becek & Semrawut

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevitalisasi pasar tradisional di ibukota, disambut baik para pedagang. Terlebih melihat banyak pasar tradisional yang kondisinya sudak tidak layak. Diharapkan, setelah pasar direnovasi, mereka masih bisa berdagang di tempat semula.

Seperti Pasar Lokasi Binaan (Lokbin) Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, kesan yang didapat kondisinya kumuh, becek dan semrawut.

Kondisi itu membuat konsumen enggan datang, terlebih saat musim hujan.

Pasar tradisional juga belum memasukkan zonasi antara pedagang ikan, sayur mayur serta pedagang lainnya. Sebagian pedagang hanya menempati lapak yang terbilang kecil. Rencananya, renovasi pasar akan dilakukan mulai Agustus 2013 dengan anggaran Rp 9 miliar. Nantinya, Pasar Lokbin Meruya Utara akan memiliki lebih dari 200 kios.

Salah seorang pedagang di Pasar Lokbin Meruya Utara mengatakan, kondisi pasar saat ini memang sudah tidak layak. Karena itu, ia bersama pedagang lainnya merasa senang jika Pemprov DKI Jakarta berencana merevitalisasi pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern.

“Saya senang kalau pasar akan direnovasi, sehingga nanti menjadi lebih baik dari saat ini. Kami minta selama direnovasi, ada pasar sementara agar pedagang tetap bisa berjualan,” kata Simamora, pedagang sayur yang sudah empat tahun berjualan di Pasar Lokbin Meruya Utara.

Kondisi serupa terdapat di Pasar Lokbin Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pasar tradisional yang beberapa hari lalu sempat dikunjungi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ini kondisinya kumuh, becek, bau serta semrawut. Bun-tutunya, banyak pedagang memilih berjualan di luar lokasi pasar dan mengambil sebagian jalan sehingga bikin macet.

Dengan berjualan di luar lokasi pasar, pedagang justru lebih mudah menjual dagangannya karena konsumen enggan masuk ke pasar. Sayangnya, berdagang di pinggir jalan mengganggu pengguna jalan.

Seperti yang terlihat di Jalan Raya Bogor depan pasar yang biasanya dilalui dua mobil, namun jika malam hingga pagi hari hanya satu jalur yagn bisa dilalui mobil. Satu jalur di dekat trotoar dikuasai para pedagang. Belum lagi ada busway, sehingga bikin macet.

Kondisi seperti itu sudah sering dikeluhkan pengguna jalan, namun belum ada tindak lanjut dari Pemprov DKI Jakarta. Nando, seorang pengguna jalan yang hampir setiap hari melintas mengatakan, saat berangkat kerja di pagi hari serta pulang kerja di malam hari selalu mengalami kemacetan. Menurutnya, butuh waktu lama untuk bisa melintas di depan lokasi pasar itu. “Sudah makanan sehari-hari kalau lewat Kramat Jati memang begitu. Yang bisa menikmati kemacetan hanya orang berdagang,” keluhnya.

Pemprov DKI Jakarta berencana memulai revitalisasi Pasar Lokbin Kramat Jati Juni mendatang. Revitalisasi diproyeksikan selesai bulan November tahun ini.

Sementara pasar direnovasi, para pedagang akan dipindahkan ke lokasi yang berada tidak jauh dari pasar.
 
Dana untuk revitalisasi itu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan memungut biaya dari pedagang untuk memperbaiki sekitar 150 kios di Pasar Lokbin Kramat Jati.

Sewanya Mahal, Kiosnya Pun Kosong

Kondisi pasar tradisional pasca renovasi ternyata masih dikeluhkan sejumlah pedagang. Penghuni pasar sebelumnya mengeluhkan harga kios yang tidak terjangkau setelah direnovasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dianggap tidak pro pedagang pasar tradisional yang sebagian besar usaha kecil dan menengah (UKM).

Pembaca Rakyat Merdeka melalui SMS ada yang menyampaikan keluhannya, terkait kondisi pasar tradisional di ibukota. Menurutnya, program penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang tradisional Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum optimal.

Ia mengungkapkan, dari 80-an lebih pasar tradisional di bawah PD Pasar Jaya, mayoritas kosong pasca renovasi karena harga lapak kios mahal, paling murah Rp 20-60 jutaan per meter persegi.

“Praktis tidak  terjangkau pedagang kecil. Sudah saatnya reformasi jawatan pasar milik Pemprov DKI Jakarta agar pro pedagang kecil dan menampung PKL,” kata isi SMS itu.

Ada juga yang mengatasnamakan asosiasi pedagang UKM di pasar tradisional yang menagih janji Jokowi merevisi harga kios. Menurutnya, revisi harga kios rata-rata berbau mark up dan KKN.

“Masak paling murah Rp 300 sampai Rp 1 miliar lebih, sama dengan harga kios di mall swasta. Saatnya manajemen PD Pasar Jaya diaudit dan direformasi demi wong cilik,” tegasnya.

Pedagang asli UKM di pasar tradisional Pasar Jaya mengaku sudah lelah minta Jokowi wujudkan janjinya revisi harga kios pasca renovasi yang selangit. Hal itu membuat bangkrut usaha mereka, apalagi plus bunga yang mencapai 60 persen.

“Kepada siapa lagi kami harus mengadu? Tolong audit PD Pasar Jaya, penuh KKN, mark up harga kios,” tegasnya. [Harian Rakyat Merdeka]