Hikmah apa yang dapat diambil dari kasus Kuali Yuki?
Apakah ini soal perselingkuhan antara pengusaha berbau busuk dan aparat berwajah buruk?
Apakah ini soal kemiskinan yang telah mendarah daging hingga profil buruhnya pun sudah tidak diketahui?
Apakah ini malah soal mentalitas, budaya dan juga nilai filosofi sebuah ungkapan “nrimo�
Ataukah kasus Kuali Yuki sebenarnya persoalan sebuah nilai yang bernama “kedaulatan�
Saya melihat kasus Kuali Yuki adalah soal ketidakpedulian negara (pemerintah) atas kedaulatan hidup para buruh, yang adalah warga negara dari sebuah negeri yang konon digambarkan tanah gemah ripah loh jinawi. Mengapa kasus ini bisa terjadi? Di manakah negara dan pemerintah berada dalam kasus ini?
Kasus Kuali Yuki bisa terjadi karena negara dan pemerintah tidak hadir dalam Sila Kelima Pancasila. Ini dimungkinkan karena aparat yang tidak bertanggung jawab, tak berbudaya dan sekaligus biadab, berselingkuh dengan pengusaha bermuka dasamuka. Perselingkuhan itu mengakibatkan hilangnya kedaulatan warga negara untuk hidup sejahtera.
Kasus Kuali Yuki tidak jauh berbeda dengan persoalan Papua. Munculnya gerakan resmi Organisasi Papua Merdeka dari Oxford, Inggris juga terkait dengan kedaulatan warga negara yang berdiam di Papua untuk hidup sejahtera.
Sangat disayangkan, atas persoalan Papua, Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa mengatakan itu merupakan kasus yang tidak perlu dibesar-besarkan. Ooooppss?
Kasus Papua adalah isu global yang lambat laut akan menjadi masalah bagi kedaulatan Indonesia dan sekaligus masalah kedaulatan warga Papua untuk sejahtera. Jika tidak perlu dibesar-besarkan, apakah ini artinya kasus Papua tidak perlu dijadikan masalah?
Beberapa bulan lalu, kasus pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka juga menghiasi media massa. Namun hingga saat ini, tidak ada keputusan yang tegas dari pemerintah Indonesia atas masalah itu. Apakah ini juga merupakan sikap pemerintah Indonesia yang tidak perlu menjadikan masalah dari setiap keinginan masyarakat daerah tertentu untuk merdeka (berdaulat) sendiri?
Jika kasus Kuali Yuki luput dari pengamatan pemerintah, hal ini sangat bisa dipahami karena kasus besar seperti Papua dan Acehpun tidak mendapat sikap tegas dari Pemerintah Indonesia. Lalu dimana Kedaulatan Indonesia yang merdeka seperti tertulis dalam Preambule (Pembukaan) UUD 1945?
Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". (alinea Pertama). "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." (alinea Kedua)
Jelas terlihat, adil dan makmur (kesejahteraan) akan tercapai setelah negara Indonesia merdeka, bersatu dan berdaulat. Tercapainya sebuah masyarakat yang adil dan makmur tidak mungkin dapat tercapai jika kedaulatan belum tercapai.
Kasus Kuali Yuki menjelaskan bahwa para buruh tidak mungkin sejahtera hidupnya karena mereka tidak memiliki kedaulatan atas dirinya. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Papua dan Aceh. Selama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum sejahtera dan masyarakatnya belum mecapai tataran adil serta makmur, pada saat itu pula kedaulatan bangsa ini dipertanyakan.
Yang menjadi pertanyaan adalah, apa keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyikapi kasus-kasus ini ? Sulit untuk bisa memahami, sebagai seorang Jendral yang mendapat amanat untuk memimpin bangsa dan negara ini tidak memiliki keputusan dan senantiasa ragu serta lambat dalam memberi fatwa, apalagi ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara.
Kalau sikap Presiden terus menerus seperti ini, dalam beberapa tahun lagi, tidak mustahil NKRI yang terbentang dari Sabang hingga Merauke akan menjadi sejarah masa lalu. Ketidaktegasan SBY dalam memberi fatwa, akan menjadikan Indonesia kehilangan kedaulatannya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat.
Ini soal kedaulatan dan bukan soal pencitraan. Lalu, mau kasus Kuali Yuki terjadi di banyak daerah di Indonesia?
Penulis adalah penggiat gerakan nasionalime dan pluralisme.
