Pembangunan nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjalan di jalur yang tidak seharusnya.
Salah satu penyebab pembangunan nasional berjalan tanpa arah tujuan yang jelas adalah penghapusan GBHN sejak era reformasi bergulir di Indonesia. Padahal, GBHN merupakan acuan pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa.
"Kami menilai sejak era reformasi, pembangunan nasional Indonesia hanya bersifat jangka pendek, tanpa melihat efek jangka panjang," ujar Ketua Senat Mahasiswa FISIP Universitas Profesor DR. Moestopo (Beragama), Raden Ario Pujonugroho, dalam kiriman rilisnya, Senin petang (6/5).
Bila tak ada aral melintang, Senat Mahasiswa FISIP UPDM (B) akan menggelar Seminar Nasional bertajuk "Menilai Kebijakan Pembangunan Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono" pada Rabu lusa (8/5). Seminar akan digelar di Auditorium FISIP, Kampus Moestopo, Jalan Hang Lekir I, Tanah Abang, Jakarta Pusat dimulai dari pukul 09.00 WIB.
"Pembangunan nasional menjadi fokus penting seminar kali ini karena kami sebagai pemuda, khususnya mahasiswa, merasa harus mengawal apa yang telah dilakukan pemerintah untuk kelangsungan pembangunan nasional yang konsisten dan bersifat membangun ke arah yang lebih baik lagi," jelasnya.
Senat Mahasiswa FISIP UPDM(B) juga ingin menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari sudut pandang kalangan kampus dan sekaligus mengukur daya kritis mahasiswa.
Pembicara yang mereka suguhkan juga merupakan para ahli di bidang pembangunan. Yakni, Staf Kepresidenan RI Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai. Lalu, ekonom senior Indonesia yang pernah menjabat Menteri Koordinator Perekonomian tahun 2000-2001, DR. Rizal Ramli.
Mewakili kalangan DPR-RI, mahasiswa mengajak politisi muda PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, untuk memperkuat warna diskusi tersebut.
[ald]
