Berita

ilustrasi

KISRUH BENDERA ACEH

Martin Hutabarat: Samakan dengan Aceh, Jangan Tembaki Lagi Rakyat Papua Kalau Kibarkan Bendera OPM

SABTU, 04 MEI 2013 | 10:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kesepakatan Pemerintah Pusat melalui Mendagri dengan Pemerintah Provinsi Aceh kemarin yang memperbolehkan bendera mirip milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dijadikan sebagai bendera resmi Aceh pantas diapresiasi.

"Namun sekaligus juga kita minta agar Pemerintah Pusat jangan diskriminatif terhadap rakyat Papua," ujar politikus senior Partai Gerindra Martin Hutabarat pagi ini (Sabtu, 4/5).

Selama ini, dia menjelaskan, sudah banyak orang di Papua yang ditembak mati oleh aparat karena diketahui ikut mengibarkan bendera Bintang Kejora, bendera separatis Organisasi Papua Merdeka.


"Sampai sekarang praktek penembakan itu masih terus berlangsung. Meskipun bendera-bendera itu dikibarkan hanya di tengah-tengah hutan, yang belum tentu ada melihatnya," ungkapnya.

Karena itu, anggota Komisi  III DPR ini meminta rakyat Papua tidak lagi ditembaki kalau mengibarkan bendera Bintang Kejora.

"Tidak perlu setiap aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua lantas ditembaki seperti yang selama ini terjadi. Telah banyak orang tewas akibat penembakan aparat. Anak-anak muda yang sekedar ikut-ikutan pun ikut ditembaki," tegasnya.

Dia mengungkapkan itu karena prinsip keadilan perlu ditunjukkan oleh Pemerintah Pusat pada rakyat Papua. Pasalnya, pada saat bersamaan, pemerintah membolehkan bendera mirip milik GAM berkibar di Aceh.

"Sehingga praktik-praktek ketidakadilan seperti di atas perlu segera dihilangkan, yang selama ini ikut menyuburkan benih-benih ketidakpuasan anak-anak muda di Papua terhadap Pemerintah," tandasnya. [zul]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya