Berita

ilustrasi

KISRUH BENDERA ACEH

Martin Hutabarat: Samakan dengan Aceh, Jangan Tembaki Lagi Rakyat Papua Kalau Kibarkan Bendera OPM

SABTU, 04 MEI 2013 | 10:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kesepakatan Pemerintah Pusat melalui Mendagri dengan Pemerintah Provinsi Aceh kemarin yang memperbolehkan bendera mirip milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dijadikan sebagai bendera resmi Aceh pantas diapresiasi.

"Namun sekaligus juga kita minta agar Pemerintah Pusat jangan diskriminatif terhadap rakyat Papua," ujar politikus senior Partai Gerindra Martin Hutabarat pagi ini (Sabtu, 4/5).

Selama ini, dia menjelaskan, sudah banyak orang di Papua yang ditembak mati oleh aparat karena diketahui ikut mengibarkan bendera Bintang Kejora, bendera separatis Organisasi Papua Merdeka.


"Sampai sekarang praktek penembakan itu masih terus berlangsung. Meskipun bendera-bendera itu dikibarkan hanya di tengah-tengah hutan, yang belum tentu ada melihatnya," ungkapnya.

Karena itu, anggota Komisi  III DPR ini meminta rakyat Papua tidak lagi ditembaki kalau mengibarkan bendera Bintang Kejora.

"Tidak perlu setiap aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua lantas ditembaki seperti yang selama ini terjadi. Telah banyak orang tewas akibat penembakan aparat. Anak-anak muda yang sekedar ikut-ikutan pun ikut ditembaki," tegasnya.

Dia mengungkapkan itu karena prinsip keadilan perlu ditunjukkan oleh Pemerintah Pusat pada rakyat Papua. Pasalnya, pada saat bersamaan, pemerintah membolehkan bendera mirip milik GAM berkibar di Aceh.

"Sehingga praktik-praktek ketidakadilan seperti di atas perlu segera dihilangkan, yang selama ini ikut menyuburkan benih-benih ketidakpuasan anak-anak muda di Papua terhadap Pemerintah," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

UPDATE

Duel Panas Timnas Indonesia Vs Malaysia, Ini Rekor Statistiknya

Minggu, 27 September 2026 | 02:22

Tak Peduli Teman, Prabowo Tegas Sikat Pencuri Duit Negara

Minggu, 27 September 2026 | 02:02

Di Balik Kemudahan QRIS, Merchant Tetap Wajib Terima Tunai

Minggu, 27 September 2026 | 01:46

Gugatan Denny Indrayana Cs Untungkan Seluruh Parpol di DPR

Minggu, 27 September 2026 | 01:20

Pemerintah Jangan Pukul Rata Evaluasi IUP

Minggu, 27 September 2026 | 01:07

Emas Rahmat Bawa Indonesia Lompat ke Posisi 14

Minggu, 27 September 2026 | 00:35

Kowani Apresiasi Penegasan Menteri Hukum soal SK Kepengurusan

Minggu, 27 September 2026 | 00:17

Rahmat Erwin Abdullah Persembahkan Emas Kedua Indonesia

Minggu, 27 September 2026 | 00:05

Bhayangkari Salurkan 6 Ribu Paket Sembako untuk Warga Aceh

Sabtu, 26 September 2026 | 23:49

Wamenag Protes Keras Pembebasan Bersyarat Bechi Pemerkosa Santriwati

Sabtu, 26 September 2026 | 23:20

Selengkapnya