Puluhan jurnalis di wilayah Malang Raya yang tergabung dalam berbagai organisasi wartawan, Jumat, memakai baju yang terbuat dari koran yang diberi nama "koran man" untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional.
Aksi berpenampilan unik dengan baju berbahan koran itu digelar di tiga lokasi berbeda, yakni di depan Balai Kota Malang dan Kodim 0833 karena instansi itulah yang seringkali menghambat kerja wartawan untuk memperoleh informasi, disamping kepolisian.
Selain menyampaikan orasi secara bergantian, puluhan wartawan yang didukung oleh Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) itu, juga membagikan bunga mawar kepada pegawai di tiga instansi serta sejumlah pengguna jalan yang melintasi lokasi aksi.
"Kami berharap ke depan kasus kekerasan terhadap para jurnalis ini bisa berkurang, sebab pada tahun 2012-2013 banyak sekali kita temukan kasus kekerasan terhadap wartawan, baik secara fisik maupun nonfisik seperti yang menimpa beberapa rekan kita," kata Humas aksi Abdul Malik.
Lebih lanjut Malik menjelaskan pakaian berbahan koran yang dikenakan sejumlah jurnalis dalam aksinya itu sebagai simbol salah satu produk pemberitaan berupa koran, di mana pembuatan dan penulisan berita di koran tidak semudah yang dipikirkan orang.
Sebab, tegas Malik, untuk menulis berita di koran, jurnalis terkadang harus berhadapan dengan hal-hal yang membahayakan dirinya ataupun halangan dalam mencari data di lapangan.
Sedangkan bunga mawar, katanya, dibagikan untuk tiga instansi pemangku jabatan yang selama ini berhubungan langsung dengan jurnalis dalam mencari berita, bahkan yang seringkali melakukan penghalangan terhadap jurnalis, yakni pemerintah, TNI dan Kepolisian.
Oleh karena itu, Aliansi Jurnalis Anti-Kekerasan Malang menyerukan agar semua pihak menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis serta menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dialami jurnalis saat menjalankan kerja jurnalistiknya.
"Kami juga mengajak masyarakat yang merasa dirugikan karena pemberitaan untuk menggunakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi melalui mediasi dewan pers. Karena semua warga negara dilindungi undang-undang, termasuk jurnalis yang menggunakan UU Pers," ucap Malik menandaskan.
[ant/wid]
