Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dinilai tidak peduli dengan berbagai aspirasi yang telah disampaikan pelajar dan pemerhati pendidikan, terutama saat peringatan Hari Pendidikan Nasional kemarin.
Pelajar dan masyarakat menyoroti potrem buram pendidikan di Indonesia, terutama terkait kesemrawutan pelaksanaan Ujian Nasional.
“Kami menilai sikap Pak Nuh yang tak acuh pada suara publik sama sekali tak mencerminkan sikap seorang yang terdidik. Pak Nuh menutup telinganya rapat–rapat, padahal banyak organisasi pelajar, guru dan mahasiswa yang berkomentar dan turun ke jalan. Terakhir malah ada beberapa Guru Besar yang menghadap Mensesneg untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait UN 2013 ini,†ujar Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Fida Afif (Jumat, 3/5).
Menurutnya, kisruh pelaksanaan UN 2013 tak bisa hanya dilokalisir kesalahan teknis pada percetakan. Upaya melokalisir masalah ini hanya pada percetakan adalah alibi konyol yang sama sekali tak bisa di terima nalar. "Sikap tersebut adalah bentuk pembodohan public yang jauh dari nilai keteladanan.â€
IPM menilai pelaksanaan UN 2013 adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Ada indikasi permainan pada proyek pelaksanaan UN 2013. IPM menilai kemendikbud telah melakukan kesalahan fatal dengan memberikan proyek pengadaan LJK UN 2013 pada perusahaan yang pernah bermasalah dalam salah satu proyek di KPU.
Karena itu, IPM mendesak agar menteri pendidikan segara mundur dari jabatannya. “Kita geram dengan kebebalan Pak Nuh. Apapun alasannya, Pak Nuh telah gagal melaksanakan tugas dan kesalahannya harus dibayar mahal oleh ribuan pelajar yang tak berdosa,†tegas Fida Afif.
Selain itu IPM juga mendesak pemerintah agar segera menghapuskan UN karena dinilai lebih banyak merugikan pelajar. Pemerintah tak bisa lagi menggunakan dalih peningkatan mutu pendidikan untuk mempertahankan keberlangsungan UN.
Lebih lanjut Fida Afif menyatakan standardisasi pendidikan harusnya ada pada fasilitas, proses pembelajaran dan mutu tenaga pengajar, bukan pada hasil belajar. Standardisasi hasil, bagaimanapun juga, rawan terjadinya tindakan penghalalan segala cara untuk memenuhinya.
"Karena itu ketimbang menghamburkan dana untuk UN yang dari tahun ke tahun berantakan, lebih baik pemerintah fokus pada upaya memeratakan infrastruktur pendidikan," tandasnya.
[zul]
