Berita

MOHAMAD NUH/IST

Nusantara

Pelajar Muhammadiyah Banyumas Desak M Nuh Dicopot

KAMIS, 02 MEI 2013 | 11:58 WIB

Puluhan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Banyumas berunjuk rasa menuntut Muhammad Nuh mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Aksi diawali dengan "longmarch" dari depan Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Purwokerto di Jalan dr Angka, Purwokerto, menuju Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas, Kamis (2/5).

Selain menuntut pengunduran diri Mohamad Nuh, dalam aksi yang digelar di depan gerbang Pendopo Si Panji, para pelajar menggelar orasi serta membawa berbagai poster di antaranya bertuliskan "Hapus Ujian Nasional dan Turunkan M Nuh", "Stop!! Pemberhalaan UN", dan "Jangan Cekik Kami dengan UN".


Saat berorasi, anggota Bidang Advokasi Pengurus Wilayah IPM Jawa Tengah, Deni Firman Suprayoga mengatakan bahwa UN yang dilaksanakan sejak tahun 1990-an banyak terjadi keburukan, salah satunya kebocoran soal yang dilakukan oleh guru agar siswanya lulus.

"Tahun ini merupakan pelaksanaan UN yang paling buruk, dimana BPK mengatakan khusus kisruh UN tahun 2013 ini menggunakan dana Rp644.246.827.000, dan percetakan PT Graha Indonesia Printing bertanggung jawab atas proyek sebesar Rp22,4 miliar ini," katanya.

Selain itu, kata dia, lambannya proses distribusi mengakibatkan 11 provinsi di Indonesia terhambat menjalani UN.

"Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan ini seburuk-buruknya penyelenggaraan UN, dan Mendikbud M Nuh diminta tidak sekadar minta maaf, tetapi juga harus mundur dari jabatan. Praktisi pendidikan Chodidjah menuturkan UN sudah tidak lagi valid diterapkan," katanya.

Dari catatan keburukan UN tersebut Pimpinan Daerah (PD) IPM Banyumas mengambil sikap agar UN dihapus dari pendidikan Indonesia dan meminta untuk digantikan parameter baru sebagai upaya evaluasi pendidikan.

PD IPM Banyumas juga meminta secara tegas Muhammad Nuh menyopot jabatannya dan digantikan oleh menteri yang sesuai dengan bidangnya, yaitu pendidikan. Selain itu, PD IPM Banyumas menuntut adanya transparansi 20 persen APBN untuk pendidikan.[ant/wid]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya