Empat megaproyek yang dimasukkan Gubernur Joko Widodo dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI tahun 2013-2017 mendapat persetujuan Dewan.
Persetujuan ini pun direspon Joko Widodo sebagai satu langkah maju dari regulasi yang ada. Empat megaproyek dimaksud adalah deep tunnel, monorel, mass rapid transit dan giant sea wall.
"Saya kira bagus, ada peningkatan seperti itu, bagus," ujar gubernur yang pernah menjabat walikota Solo itu kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (30/4).
Kendati diakui Joko Widodo memang masih ada pertanyaan dari anggota dewan mengenai sumber dana proyek deep tunnel dalam paparannya pekan lalu. Joko Widodo mengatakan, proyek terowong bawah tanah multiguna itu tidak dikerjakan menggunakan dana APBD melainkan sumber dana dari para investor.
"Kemarin yang ditanyakan itu, hanya deep tunnel itu pakai dana siapa. Klo APBD nanti dulu, cuma kalau investasi nggak ada masalah," ujarnya.
Namun demikian, empat proyek tersebut harus meminta persetujuan dan seijin dewan, terlepas sumber dana yang digunakan dari APBD atau para investor.
"Loh memang regulasi dan aturan pemerintahan kita seperti itu, gimana. Kalau dipercepat gimana, orang peraturannya seperti itu. Nanti nabrak, nanti dilaporin," tandasnya.
Sebelumnya Joko Widodo menilai regulasi yang ada selama ini rumit dan lambat baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah
.[wid]
