Berita

SBY Harus Bertanggung Jawab atas Merosotnya Elektabilitas Demokrat

SENIN, 29 APRIL 2013 | 08:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kondisi Partai Demokrat saat ini betul-betul dalam keadaan darurat. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer yang dirilis Kamis lalu, elektabilitas Demokrat hanya 4,8 Persen. Memang survei itu ditujukan untuk melihat arah pemilih anak muda, antara usia 16-30 tahun.

Mantan Ketua Umum DPC Cilacap Tri Dianto menjelaskan, SBY telah gagal gagal dalam melakukan penyelamatan partai. Bersih-bersih partai yang digembor-gemborkan tidak terbukti.

Suara Demokrat merosot sampai 4,8 persen karena elit-elit korup dan para penyamun masih bercokol, malah di masih duduk manis di posisi-posisi strategis. Bahkan banyak dari mereka ditempatkan di urutan nomor satu bakal caleg DPR RI.


"Caleg-caleg bermasalah menghiasi Partai Demokrat, ditambah lagi penyusunan daftar caleg sangat kental dengan partai keluarga. Bagaimana bisa, bapak, anak, keponakan nyalon. Suami, istri anak nyalon. Dan ini mungkin hanya ada di Partai Demokrat," ungkapnya.

Atas kemorosotan elektabilitas Demokrat tersebut, tegas Tri Dianto, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum harus bertanggung jawab. "Karena, apa yang dilakukan Majelis Tinggi tentang penyelamatan partai justru makin terpuruk partai," tegasnya.

Agar bisa bangkit kembali, Tri Dianto menyarankan, SBY segera ambil langkah penyelamatan yang sungguh-sungguh dengan merombak struktur DPP kembali.

"Pecat kader yang korup dan penyamun. Tarik kader-kader korup dari daftar bakal caleg yang di nomer urut satu sebelum Demokrat habis dan semakin terpuruk. Kalau SBY selaku ketua umum dan selaku majelis tinggi tidak tegas dan takut, biar majelis rendah yang mengambil penyelamatan," demikian Tri. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya