Direksi Pembangunan Jaya Ancol Mau Dirombak Ahok

Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA) Budi Karya mengundurkan diri dari jabatannya. Permohonan pengunduran diri itu telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rabu (24/4).

“Dia (Budi Karya) melaporkan juga mau berhenti sebagai Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol,” ujar Ahok di Balaikota, Rabu (24/4).

Menurut Ahok, pengunduran diri Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol secara resmi akan disam­paikan dalam Rapat Umum Peme­gang Saham (RUPS) yang  digelar pada 31 Mei mendatang. “Untuk calon pengganti, ya itu uru­san di­atur dalam RUPS lah,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta, kata Ahok, selaku pemilik saham juga memiliki andil untuk menentukan calon Dirut PT Pembangunan Ja­ya Ancol untuk menggantikan Bu­di Karya. “Ya ikutan lah. Kan kita juga ada saham,” katanya.

Menanggapi hal ini, Budi me­negaskan, dia tidak mengun­dur­kan diri, melainkan dipindah­tu­gaskan ke tempat lain. “Saya ti­dak mengundurkan diri, tapi di­ganti posisi. Saya akan dipin­dah­tugaskan ke tempat lain. Tapi, belum tahu mau ditugaskan ke­mana,” jelasnya.

Ahok kemudian menjelaskan, pengun­duran Dirut PJA ini sama sekali tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Namun me­rupa­kan keputusan Budi Karya sendiri. “Kayaknya mereka ber­unding sendiri. Saya pikir mereka sudah profesional kok, mereka sudah Tbk,” ungkapnya.

Hingga akhir pekan lalu, belum ada nama-nama yang diajukan untuk menggantikan Budi Karya. Ahok menjelaskan, alasan pe­ngun­duran diri Budi Karya se­bagai Dirut PJA dikarenakan ingin memberikan peluang bagi bawahannya untuk memimpin PJA yang sudah diembannya selama tiga periode.

“Berhenti karena kasihan ba­wahnya nggak naik-naik. Be­liau yang ngomong kalau yang lain jadi mandek karena dia bertahan di sana,” kata bekas Bupati Belitung Timur ini.

Dengan begitu, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga berha­rap, ada regenerasi dalam tubuh perusahaan yang ber­gerak dalam tempat hiburan dan properti ini.
Diharapkan Ahok, siapapun yang meng­­gantikan, bisa menangani perusahaan itu secara profesional.

Ditanya kemungkinan Budi Karya dipindahkan ke posisi lain, Ahok
memprediksi, Budi akan di­tempatkan pada sebuah peru­sahaan BUMD. Namun, kepu­tusan akhir berada di forum RUPS 31 Mei mendatang.

Saham PJA mayoritas dimiliki Pemprov DKI Jakarta sebesar 72 persen, PT Pembangunan Jaya 18 persen dan kepemilikan oleh masyarakat sebanyak 10 persen.

Ahok mengakui, kinerja Budi selama ini sangat baik, sehingga dia yakin bila berada di tempat lain bisa memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan.

DPRD DKI Ngarep Budi Pimpin BUMD Lain

Mendengar kabar jabatan Budi Karya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tidak diper­pan­jang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nur­din menyatakan, prestasi Ancol di bawah kepemimpinan Budi Kar­ya sudah membaik.

Nurdin mengharapkan, Pem­prov DKI Jakarta masih meman­faatkan kinerja Budi Karya dalam membenahi dan memimpin Ba­dan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI lainnya. Khusus­nya BUMD DKI Jakarta yang mem­butuhkan peningkatan kinerja.

“Kalau melihat prestasi dan kapasitas yang telah diraih Ancol, terlihat manajemennya saat ini sudah penuh inovasi. Selain itu, pertumbuhan finansial Ancol pun sehat. Artinya, Budi Karya sudah sukses membangun Ancol selama tiga tahun kepemimpinannya,” puji politisi PKS ini.

Selama tiga tahun menjabat sebagai Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol, lanjutnya, selain me­ngembangkan segmen wisata, Ancol juga meningkatkan penda­patan di bidang usaha lain, yakni properti.

Pada 2012, Ancol me­ngembang­kan Apartemen North­land Ancol, Coasta Villa Town­house Carna­val, Apartemen The Coastal An­col dan Pade­mangan Center.
De­mi ke­lang­sungan bisnis dan eks­pan­sinya, Ancol juga berupaya me­nambah cadangan lahan atau land bank melalui upaya reklamasi dan akuisisi lahan di luar Ancol.

Pertumbuhan bisnis Ancol turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov DKI Jakarta. Selama lima tahun terakhir, PAD dari Ancol terus me­ningkat. Seperti pada 2011, Ancol menyetor PAD ke DKI Ja­karta senilai Rp 120,8 miliar. Jumlah ini lebih tinggi 7 persen daripada setoran PAD di 2010 yang mencapai Rp 113,2 miliar. Bahkan, pada tahun 2012 Ancol berhasil mempertahankan kiner­ja keuangan positif dengan me­nem­bus realisasi pendapatan se­besar Rp 1 triliun.

 Hal senada juga dilontarkan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta M Taufik. Dia menegas­kan, tidak mungkin dengan ki­nerja yang baik, Budi Karya di­berhentikan begitu saja oleh Pem­prov DKI Jakarta. Sebe­lumnya, politisi Partai Gerindra ini justru mensinyalir Budi Karya akan dipindahtugaskan untuk memim­pin BUMD milik DKI Jakarta lainnya.

 â€œSaya menilai kinerja Budi Karya dalam memimpin Ancol berhasil. Dia salah satu Dirut BUMD yang berhasil diban­dingkan Dirut BUMD lainnya. Lihat saja, Ancol semakin ber­kembang di bawah kepemim­pinannya. Dengan potensi yang dimiliki Budi Karya, dia bisa mengabdi di BUMD lain yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]