Tiga kementerian yang selama ini diharapkan memberikan dukungan terhadap penelitian yang dilakukan para ahli lintas disiplin ilmu pengetahuan di situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, ternyata bersikap sebaliknya.
Ketiga kementerian itu adalah Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membawah Puslit Arkenas.
Mereka mementahkan penelitian yang dilakukan DR. Danny Hilman Natawidjaja, DR. Andang Bachtiar, DR. Budiarto Ontowirjo dan DR. Ali Akbar bersama sejumlah peneliti lain. Menurut Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) Andi Arief yang menginisiasi penelitian mandiri di situs megalitikum itu, ketiga kementerian itu membantah penelitian yang dilakukan DR. Danny Hilman Natawidjaja cs dengan penelitian yang patut diduga bodong dan dimanipulasi.
Padahal penelitian yang mereka lakukan itu dibiayai oleh uang negara yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan rakyat.
"Sudah sepatutnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lembaga lain yang punya otoritas memeriksa ketiga kementerian itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan riset yang mereka lakukan selama ini," ujar Asisten SKP BSB, RM Zulkipli.
"Saya mengimbau agar media, elemen gerakan anti korupsi dan semua penegak hukum negara segera menginvestigasi riset yang menggunakan APBN dan bantuan luar negeri yang selama ini dilakukan Puslit Arkenas (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional) dan kawan-kawannya," ujar RM Zulkipli lagi.
Menurutnya perlu ditanyakan kepada Puslit Arkenas berapa luas situs Gunung Padang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Arkenas di tahun 1979 dan sejak 1985 hingga 189. Juga perlu ditanyakan berapa luas situs Gunung Padang dari penelitian lanjutan yang dilakukan Balai Arkeologi Bandung pada 2002, 2004, dan 2005? Juga berapa luas situs Gunung Padang sesuai data yang dimiliki Arkenas?
Jawaban atas pertanyaan ini memperlihatkan kualitas kejujuran para peneliti yang mendapatkan dana APBN/LN itu dalam melakukan penelitian di situs Gunung Padang.
Ia menambahkan bahwa penelitian yang dilakukan Tim Terpadu Riset Mandiri yang dikordinir kantor SKP BSB sejak tahun 2011 hingga kini dipimpin arkeolog DR. Ali Akbar dan disetujui Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Prof. Bambang Wibawarta.
Penelitian itu pun dilakukan di luar areal situs megalitikum, persisnya di lereng timur.
RM Zulkipli juga menambahkan bahwa sesuai rencana pada tanggal 11 dan 12 Mei nanti Tim Terpadu Riset Mandiri akan melanjutkan eskavasi dengan dukungan anggota masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih dan disupervisi oleh arkeolog dari UI.
"Dalam setiap eskavasi lumrah masyarakat dilibatkan, selama mereka diberi pemahaman agar bantuannya dapat bermanfaat. Sudah lumrah tidak semua pekerjaan eskavasi dilaksanakan oleh arkeolog. Dimana-mana masyarakat memang biasa dilibatkan," ujarnya lagi.
[dem]
