Berita

Kasus Susno Hilangnya Kedaulatan Hukum, SBY Harus Mundur

SABTU, 27 APRIL 2013 | 00:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kegagalan Kejaksaan Agung mengeksekusi Komjen (purn) Susno Duadji semakin menjelaskan bahwa hukum di negeri ini betul-betul sudah amburadul, dan hanya tajam ke bawah tak berdaya menyentuh ke atas. Sementara perlawanan Susno, terlepas dia berada di pihak yang benar atau tidak, yang kemudian faktanya mendapat perlindungan Polri, semakin membuktikan betapa antar aparat hukum negara terjadi konflik terbuka.

Setelah terjadi konflik antara Polri dan TNI dalam kasus Cebongan, kini muncul pertikaian Polri dan Kejaksaan Agung. Semua itu terjadi di hadapan rakyat karena semuanya disiarkan secara terbuka oleh media massa cetak dan televisi.

"Perkara Susno dan Kejaksaan merupakan tontonan hilangnya kedaulatan hukum yang mengenaskan. Hal ini semakin membuktikan betapa Presiden SBY telah benar-benar kehilangan leadership-nya, tidak dihormati oleh jajaran di bawahnya. Yang mengerikan, SBY tidak tahu bahwa dirinya sudah benar-benar dilecehkan para bawahannya," kata Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Adhie M Massardi kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat malam (26/4).

Menurut Jurubicara kepresidenan era Presiden Abdurrahman Wahid itu, kalau SBY sadar akan hal ini tentu dia akan segera mengontak Jaksa Agung dan Kapolri untuk segera menyelesaikan sengketa Polri dan Kejaksaan dalam Susno ini. Bukan membiarkannya disiarkan secara langsung sepanjang hari di televisi.

"Saya tidak tahu bagaimana Istana melihat skandal hukum yang memalukan ini bisa berjalan begitu lama, padahal sejak pagi televisi menyiarkan eksekusi langsung dari lokasi kejadian eksekusi di rumah Susno di Bandung. Dan saya yakin, Polda Jabar tidak akan berani melindungi Susno tanpa persetujuan Kapolri," kata Kordinator Gerakan Indonesia bersih itu.

Jika melihat pertikaian serius dan terbuka antar aparat penegak hukum yang sebelumnya terjadi, antara lain kasus KPK vs Polri, dimana pertikaiannya disaksikan seluruh rakyat Indonesia, maka tak bisa dibantah lagi anggapan bahwa negara ini sudah berada dalam ambang darurat kepemimpinan. Karena itulah kata Adhie, MKRI sudah sampai pada kesimpulan: SBY sudah tidak efektif lagi sebagai pemimpin alias sudah "incapatited".

"Untuk menyelamatkan negeri ini dari kerusakan yang lebih parah, SBY harus mundur," demikian Adhie. [dem]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya