Fraksi PPP DPR RI sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang telah melakukan Memorandum of Understanding (Mou) imbal beli dengan Myanmar senilai 200 ribu ton pupuk ditukar dengan 500 ribu ton beras. Pasalnya kebijakan ini nyata-nyata bertentangan dengan semangat untuk swasembada beras, dan tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani.
Anggota Komisi IV Fraksi PPP, Zainut Tauhid, mengatakan kebijakan imbal beli tersebut dipastikan akan mematikan semangat petani untuk menanam karena kebijakan impor dapat menjatuhkan harga hasil pertanian, sehingga membuat petani semakin terpuruk.
"PPP menolak rencana impor 500 ribu ton beras yang dilakukan pemerintah dari Myanmar," tegas dia dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (24/4).
Zainut mengatakan ada beberapa alasan kenapa partainya menolak kebijakan imbal balik ini. Pertama, sejak 2006 Indonesia tercatat surplus beras, tahun 2012 surplus 3,5 juta ton, bahkan pemerintah dalam Renstra Kementan menetapkan surplus 10 juta ton pada 2014. Jadi, rencana pemerintah tersebut menyakiti petani nasional, karena membawakan pesan buruk pada waktu yang salah, pada jelang Panen Raya Mei ini.
"Dengan pesan ini, harga beras pasti akan jatuh, atau setidaknya tertahan naik. Adalah tidak elok, sebagai negara terbesar di Asean, Indonesia justru membangun landasan formal untuk impor dari Myanmar," kata Zainut.
Kebijakan ekspor pupuk, lanjut dia, sangat aneh dan menggelikan di saat kebutuhan pupuk dalam negeri masih banyak persoalan. Dari aspek kebutuhan pasar domestik (DMO) masalah itu terlihat di saat petani membutuhkan pupuk sering kali tidak ada di pasaran, baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsisi.
"Kita justru akan menjual pupuk ke luar negeri. Seharusnya kebutuhan pupuk untuk petani didahulukan daripada ekspor," ingatnya.
Alasan terakhir, Myanmar adalah negara yang tidak mampu melindungi etnis minoritas Rohingya dan beberapa tempat lainnya. Sehingga seharusnya Indonesia melakukan protes keras bukan sebaliknya.
[dem]
