Penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta bukan hal sepele, karena bisa turut mengakibatkan banjir besar. Kini, pemerintah berupaya membangun 4000 sumur resapan.
Di wilayah Jakarta Barat saja, berdasarkan pemantauan Dinas Pertambangan dan Energi DKI Jakarta antara 2010 hingga 2011, penurunan muka tanah mencapai 14 centimeter (cm). Wilayah-wilayah tersebut antara lain Cengkareng Barat, Meruya, Kebon Jeruk dan Daan Mogot.
Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi DKI Jakarta Andi Baso. Penurunan serupa, lanjutnya, juga terjadi di Jakarta Utara, di kawasan Muara Angke, Muara Baru dan Pantai Indah Kapuk dengan penurunan terbesar mencapai 14 cm.
Demikian juga di Jakarta Pusat, yaitu di Jalan Gunung Sahari, Jalan MH Thamrin, dan Cikini dengan penurunan terbesar mencapai 7 cm.
Sedangkan di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah Gempol dan Kelapa Gading penurunan terbesar mencapai 3 cm dan di Jakarta Selatan, di Pondok Indah dan Kuningan dengan penurunan terbesar mencapai 4 cm.
Secara kumulatif, ujar Andi lagi, selama 11 tahun (2000 hingga 2011), di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta Utara, khususnya di kawasan Muara Baru, Pasar Ikan penurunan tanah mencapai 1,7 meter, termasuk di Pantai Mutiara dan Pantai Indah Kapuk. Adapun di Kelapa Gading, sebesar 60 cm.
Di Jakarta Barat, penurunan tanah dalam kurun waktu serupa juga terjadi di kawasan Cengkareng Barat yang mencapai satu meter, disusul Meruya, Kebon Jeruk, dan Daan Mogot.
"Kalau di daerah Jakarta Pusat mengalami penurunan rata-rata sekitar 20-60 centimeter. Di daerah Jakarta Selatan, mengalami penurunan maksimal 20 hingga 40 centimeter," katanya.
Di antara penyebab penurunan tersebut, Andi menambahkan, adalah akibat persentase pengambilan air tanah, beban pembangunan dan kendaraan bermotor serta proses alamiah lainnya.
Sebagai langkah teknis, masih menurut Andi, pihaknya kini berupaya mengurangi penurunan muka tanah dengan pembangunan sumur resapan baik dalam maupun dangkal.
Untuk itu, pihaknya mengaku mengalokasikan dana sebesar Rp 150 miliar untuk membangun sekitar 4.000 sumur resapan. Sumur-sumur tersebut resapan tersebut, menurutnya, akan dibangun di kantor kelurahan, kecamatan, wali kota, dan balaikota.
Untuk mendukung hal ini, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI baru yang mengatur pembuatan sumur resapan pun juga telah dikeluarkan. Ini agar memastikan setiap izin mendirikan bangunan (IMB) baru diwajibkan menyediakan sumur resapan.
"Pak Gubernur juga sudah bersurat ke Menteri PU, meminta agar jalan tol dan jalan nasional disediakan juga tempat resapan air," ujarnya.
Andi mengakui, sebagai upaya pemantauan penurunan muka tanah, pihaknya juga melakukan beberapa hal. Pertama dengan pengukuran Metode Geodetik (GPS) secara periodik yang dipusatkan pada 68 dari rencana 200 titik yang tersebar di Jakarta.
Kedua, melalui pengeboran geologi teknik dengan menerapkan full coring dengan kedalaman 300 meter di tiga lokasi. Masing-masing di Rawa Buaya, Kelapa Gading dan Kemayoran, yang terindikasi memiliki nilai penurunan tanah signifikan.
Sedangkan satu titik lainnya di Setu Babakan yang nilai penurunan muka tanahnya kecil dan dijadikan sebagai pembanding.
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan, menyatakan, rencana pembangunan sumur resapan yang akan dilakukan di Jakarta sebaiknya bisa beriringan dengan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).
“Jika Pemprov hanya fokus pada sumur resapan, selain masalah penurunan permukaan tanah tidak akan maksimal teratasi, masalah tersedianya air baku tanah juga tidak akan tertanggulangi,†jelas Abetnego kepada Rakyat Merdeka.
Karena itu, lanjut Abetnego, Jokowi harus tegas mewajibkan para pengelola gedung besar di Jakarta agar membuat sumur resapan. Apalagi bila ada sejumlah pemilik gedung yang tidak suka dengan kebijakan tersebut.
Langkah lainnya yang bisa dilakukan Pemprov untuk menahan laju penurunan muka tanah, menurut Abetno, yakni mewajibkan setiap lahan parkir tidak lagi menggunakan betonisasi sebagai landasan parkir seperti sekarang.
“Betonisasi bisa menghambat air yang akan masuk ke tanah, jelas Abetnego.
Pengamat tata kota, Nirwono Joga mengusulkan, Pemprov DKI membuat aturan yang mewajibkan pemilik lahan parkir di atas tanah juga membangun tandon air.
"Fungsi tandon air ini sangat penting sebagai tempat penampungan air saat musim hujan melanda," tandas Nirwono.
Lebih Mendidik & Murah Dibanding Deep Tunnel
Sumur resapan diklaim lebih dapat mendidik masyarakat dan murah biayanya dibanding mega proyek deep tunnel atau terowongan air.
"Jelas lebih murah. Tapi saya nggak tahu hitung-hitungannya," ujar ahli hidrologi lingkungan, Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cibinong, Bogor M Fakhrudin di Jakarta, kemarin.
Keunggulan lain sumur resapan, lanjut Fakhrudin, sumur resapan juga bisa mendidik masyarakat agar bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dia mencontohkan, sumur resapan yang dibuat di halaman rumahnya dengan kedalaman 1,8 meter.
Setiap ketebalan tanah 30 cm ditutup beton yang dilengkapi dengan lubang-lubang untuk jalur air. Kemudian beton itu ditimbun tanah. Dengan lebar sumur resapan 80 sentimeter dan panjang sekitar 1,5 meter hanya menghabiskan biaya Rp 200.000.
"Kalau hujan, nggak ada lagi air di permukaan. Semuanya terserap ke dalam sumur resapan," ujarnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI menargetkan pembuatan 20 ribu sumur resapan dapat dilakukan tahun ini. Anggaran sebesar Rp 200 miliar telah dialokasikan dalam APBD DKI 2013.
Sejumlah sumur resapan itu dibuat di seluruh wilayah DKI untuk mengantisipasi banjir dan mengisi air di lapisan tanah dalam. [Harian Rakyat Merdeka]
