Berita

ilustrasi/ist

Politik

Kaum Buruh Akan Lawan Kenaikan BBM

SELASA, 23 APRIL 2013 | 08:27 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kaum buruh indonesia menolak rencana Pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Rp6.500-Rp7.000, karena akan mengakibatkan turunnya daya beli buruh 30 persen dengan naiknya ongkos angkot, sewa rumah,harga barang dan tidak jelas arah pengalihan subsidi BBM tersebut.

Melihat hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ini terbukti pemerintah tidak sungguh-sunggung menjalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat dimana jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam PP 101/2012 hanya 86,4 juta orang saja, dengan nilai PBI hanya Rp15 triliun saja.

"Buruh berprinsip akan melawan segala bentuk pencabutan subsidi yang akan berdampak pada kesulitan hidup buruh/rakyat," ujar Said Iqbal, Selasa (23/3).


Apalagi kata Iqbal, atas rencana kenaikan BBM itu, Pemerintah tidak memeberi jaminan pengalihan subsidi akan diarahkan ke sektor peningkatan kesejahteraan rakyat, tapi lebih kepada bagi-bagi uang cash, seperti sinterklas jelang pemilu untuk pencitraan pemerintah dan partai tertentu.

"Kenapa harga BBM tidak naik tahun lalu tapi tahun menjelang pemilu yang diiringi dengan kebijakan bagi-bagi uang cash?" tandas Said. [rsn]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya