Penyelenggara Pemilu Harus Jelaskan ke Rakyat Soal Manipulasi KPU

Sidang yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pekan ini dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menguatkan kembali kecurigaan bahwa KPU sudah diintervensi oleh partai parlemen sejak awal.

Dalam agenda sidang perkara yang diajukan fungsionaris sejumlah parpol tak lolos verifikasi KPU dan dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, kemarin, terungkap bukti yang menguatkan dugaan KPU melakukan kecurangan dalam verifikasi parpol.

Beberapa partai yang dinyatakan lolos oleh KPU, ternyata disebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Yang paling mencolok adalah yang terjadi pada empat partai, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar dan Partai Hanura.

Sementara itu, terlepas dari cara bagaimana data verifikasi tersebut terungkap di Sidang DKPP, Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, berpandangan agar institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP menjelaskan pada masyarakat duduk masalah yang sesungguhnya, berikut fakta otentik yang dapat menyangkal tuduhan tersebut.

"Bila perlu dapat dilakukan bersama dengan penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah-daerah yang disebutkan. Langkah ini juga penting untuk kredibilitas parpol-parpol yang disebutkan," ujarnya sebagaimana dalam rilis yang diterima redaksi sesaat lalu, (Sabtu, 20/4).

Girindra juga berharap langkah ini mampu meredam konflik yang terjadi di tiga institrusi penyelenggara pemilu, sehingga tidak menghambat jadual pemilu.

"Dampak relasi konfliktual 3 (tiga) institusi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), jangan sampai jadi hambatan tahapan jadual pemilu, dan menurunkan kualitas Pemilu 2014," tandasnya. [ian]