Lain Kali, SBY Suruh Ibas Saja yang Ngomongin Urusan Partai

Susilo Bambang Yudhoyono perlu lebih cerdas memilah-memilah kapan dan di mana harus berbicara sebagai Presiden dan kapan harus berbicara sebagai pejabat partai politik. Hal ini perlu untuk pendidikan politik dan pengembangan wawasan bernegara pada masyarakat.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan, tidak tepat bila SBY mencampuradukkan urusan kenegaraan dan politik kepartaian. Apalagi presiden kelahiran Pacitan itu sudah berkali-kali berjanji akan memisahkan urusan negara dengan urusan partai.

SBY pun sudah berkomitmen untuk tidak korupsi waktu dengan mengurus partainya pada akhir pekan atau hari libur dan tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk urusan partai.

"Konsistensi atas ucapan itu perlu ditunjukkan untuk menjadi contoh pemimpin yang baik di mata masyarakat," tegas legislator dari Dapil Sumatera Utara III ini kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (18/4).

Masih menurutnya, andai ada urusan partai (Demokrat) yang sangat penting dan mendesak untuk diklarifikasi, sebenarnya tidak perlu harus Presiden yang menyampaikannya.

Lebih jauh anggota Komisi III DPR ini menyarankan, pernyataan politik terkait urusan Partai Demokrat bisa juga dilakukan oleh Sekjen Partai, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) atau Wakil Ketua Umumnya, dari sekretariat kantor partai.

Konferensi pers Presiden SBY terkait status Yenny Wahid yang batal bergabung ke Demokrat, digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam (17/4). Pemanfaatan Istana Negara untuk membahas urusan internal partainya itu dianggap tidak patut. Hanya Partai Demokrat yang membela sikap SBY itu dengan dalih presiden melakukannya di luar jam kerja. [ald]