Berita

achsanul qosasi/ist

Politik

KENAIKAN BBM

Achsanul Qosasi: Rakyat Sudah Paham, Dampak Politis Tidak Akan Besar

KAMIS, 18 APRIL 2013 | 18:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau yang sering disebut dengan penyesuaian subsidi dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 adalah suatu keniscayaan.

"Fiskal kita terasa berat dan APBN terancam defisit. Penyesuaian menjadi Rp6.500 memang harus dilakukan, rakyat sudah memahami kondisi tersebut, sehingga dampak politisnya tidak akan besar," ujar anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Kamis, 18/4).

Jelas Achsanul, dalam tahun 2012 konsumsi premium mobil pribadi adalah 14 juta kilo liter (KL), sedangkan angkutan umum (transportasi lainnya) adalah 23 juta KL. Sehingga jika ada kenaikan sebesar Rp2.000, maka diperkirakan 28 triliun akan bisa dihemat dari APBN. Jika hal ini diberlakukan dalam bulan Mei, maka di tahun 2013 akan dihemat 21 triliun selama tujuh bulan kedepan.


Menurut politisi Partai Demokrat ini, pemerintah semestinya melakukan antisipasi terhadap isu kenaikan BBM. Pasalnya saat ini sudah mulai muncul kelangkaan solar dan premium.

"Segera optimalkan  fungsi TP4BM (Tim Kordnsi Penanggulangan Penyediaan Pendistribusian  Pengawasan BBM). Semestinya Tim ini sudah bekerja saat isu penyesuaian ini akan dilakukan," ungkap Achsanul.

Jika program penyesuasian subsidi terus bisa berjalan, Achsanul mengungkapkan, pihaknya di Parlemen akan meminta pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi TP4BM agar segera menuntaskan kelangkaan BBM yang sudah terjadi di sejumlah daerah.

"Jika ini dibiarkan, maka akan menghambat pertumbuhan, yang rentan terhadap gejolak sosial," pungkas Achsanul. [rsn]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya