Berita

rizal ramli/ist

Bisnis

Rizal Ramli: Reposisi Bulog Akan Mengurangi Dominasi Kartel

KAMIS, 18 APRIL 2013 | 12:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sudah saatnya Badan Urusan Logistik (Bulog) meningkatkan peran dan tidak lagi hanya mengurusi beras.

Demikian ditegaskan mantan Kepala Bulog, Rizal Ramli. Menurut penasihat ahli Perserikatan Bangsa Bangsa ini, lewat revitalisasi dan reposisi, Bulog bisa menangani produk pangan lain seperti gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. Kebijakan ini bisa menanggulangi dominasi kartel yang selama ini sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia.

"Sebaiknya Bulog juga diberi wewenang mengurusi gula, jagung, kedelai, dan daging sapi.  Ini bukan monopoli, tapi hanya untuk stabilisasi harga. Reposisi Bulog justru untuk mengurangi dominasi pengusaha-pengusaha yang beroperasi bagai kartel di sejumlah komoditas tertentu," urai ekonom senior ini usai bertemu Kepala Bulog, Sutarto Alimoeso, di Jakarta, Kamis (18/4).


Lagi pula, dengan perluasan peran dan fungsi ini, Bulog akan memperoleh pendapatan lebih baik sehingga bisa mengurangi subsidi pemerintah. Bahkan tidak mustahil Bulog bisa membiayai program raskin tanpa harus membebani APBN.

Di sisi lain, Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian ini mengakui, Bulog pernah punya rekam jejak buruk di masa silam. Di masa Orde Baru, Bulog adalah sarang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mesin uang untuk kepentingan penguasa. Kendati Kepala Bulog silih berganti, peran seperti itu kembali terus berulang. Akibatnya, hampir semua Kepala Bulog pernah masuk penjara. Boleh dikatakan hanya Jusuf Kalla dan Rizal Ramli yang tidak bermasalah dengan hukum.

Ketika kirisis moneter 1998, International Monetary Fund (IMF) memaksa pemerintah Indonesia memangkas banyak fungsi Bulog dalam hal stabilisasi harga, dan hanya diberikan wewenang untuk mengurusi beras.

Namun dalam perjalanannya, ternyata diamputasinya wewenang Bulog itu telah menimbulkan kartel-kartel baru di komoditas gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. Mereka sangat leluasa memainkan harga hingga di atas 100 persen di atas harga internasional yang sangat merugikan rakyat. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Purbaya Bakal Bahas Layer Baru Cukai Rokok Oktober, Pengusaha Ilegal Siap-Siap

Sabtu, 05 September 2026 | 20:23

Kasus Tahura Singlurus Pintu Masuk, Koptasi Minta Selisih LHV Batubara SSS Diusut

Sabtu, 05 September 2026 | 20:20

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

Gen Z Antusias, Ribuan Anak Muda Padati LFF 2026 Sejak Pagi

Sabtu, 05 September 2026 | 19:44

Menhut Perkuat Penyelamatan Satwa Liar di Tengah Karhutla Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 19:28

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Putusan Banding yang Meringankan di Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 05 September 2026 | 19:13

OMC Berhasil Datangkan Hujan, KLH Pastikan Karhutla di Kalbar dan Kalteng Terkendali

Sabtu, 05 September 2026 | 19:00

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Ini Sejarah Letusannya

Sabtu, 05 September 2026 | 18:46

BAIK Bangkit dari Suspensi, Siapkan Jurus Pulihkan Kinerja

Sabtu, 05 September 2026 | 18:46

Kemenhut Siapkan Call Center Rescue 24 Jam Tangani Satwa Liar Terdampak Karhutla

Sabtu, 05 September 2026 | 18:37

Selengkapnya