Berita

rizal ramli/ist

Bisnis

Rizal Ramli: Reposisi Bulog Akan Mengurangi Dominasi Kartel

KAMIS, 18 APRIL 2013 | 12:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sudah saatnya Badan Urusan Logistik (Bulog) meningkatkan peran dan tidak lagi hanya mengurusi beras.

Demikian ditegaskan mantan Kepala Bulog, Rizal Ramli. Menurut penasihat ahli Perserikatan Bangsa Bangsa ini, lewat revitalisasi dan reposisi, Bulog bisa menangani produk pangan lain seperti gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. Kebijakan ini bisa menanggulangi dominasi kartel yang selama ini sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia.

"Sebaiknya Bulog juga diberi wewenang mengurusi gula, jagung, kedelai, dan daging sapi.  Ini bukan monopoli, tapi hanya untuk stabilisasi harga. Reposisi Bulog justru untuk mengurangi dominasi pengusaha-pengusaha yang beroperasi bagai kartel di sejumlah komoditas tertentu," urai ekonom senior ini usai bertemu Kepala Bulog, Sutarto Alimoeso, di Jakarta, Kamis (18/4).


Lagi pula, dengan perluasan peran dan fungsi ini, Bulog akan memperoleh pendapatan lebih baik sehingga bisa mengurangi subsidi pemerintah. Bahkan tidak mustahil Bulog bisa membiayai program raskin tanpa harus membebani APBN.

Di sisi lain, Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian ini mengakui, Bulog pernah punya rekam jejak buruk di masa silam. Di masa Orde Baru, Bulog adalah sarang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mesin uang untuk kepentingan penguasa. Kendati Kepala Bulog silih berganti, peran seperti itu kembali terus berulang. Akibatnya, hampir semua Kepala Bulog pernah masuk penjara. Boleh dikatakan hanya Jusuf Kalla dan Rizal Ramli yang tidak bermasalah dengan hukum.

Ketika kirisis moneter 1998, International Monetary Fund (IMF) memaksa pemerintah Indonesia memangkas banyak fungsi Bulog dalam hal stabilisasi harga, dan hanya diberikan wewenang untuk mengurusi beras.

Namun dalam perjalanannya, ternyata diamputasinya wewenang Bulog itu telah menimbulkan kartel-kartel baru di komoditas gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. Mereka sangat leluasa memainkan harga hingga di atas 100 persen di atas harga internasional yang sangat merugikan rakyat. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya