Poempida: Segera Bubarkan Konsorsium Asuransi TKI

Panja Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menemukan banyak masalah yang merugikan TKI terkait konsorsium asuransi yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Anggota Komisi IX DPR RI asal Fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh, dalam pernyataan persnya (Selasa, 16/4), mengatakan, telah ditemukan banyak masalah pengabaian mandat dalam konsorsium.

Dia melihat ada komersialisasi asuransi yang terlihat. Seharusnya asuransi TKI lebih ke arah sosial.

"Sosial dinomorduakan. Tidak ada niatan untuk melindungi. Saya lihat komesial yang diutamakan," terangnya.

Menurutnya lagi, saat ini sudah habis waktu tiga bulan yang diberikan Panja Asuransi TKI agar konsorsium Asuransi TKI dibubarkan.

"Saat ini belum ada respon serius dari Kemenakertrans," tuturnya.

Intinya, DPR bertugas mengawasi. Jika pemerintah tidak indahkan pengawasan, maka DPR bisa melangkah sampai hak menyatakan pendapat.

"Tapi kita berpikir positif saja, mudah-mudahan pemerintah melaksakan rekomendasi Panja," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tenaga Kerja Luar Negeri SPSI  H.M. Satya, juga mengatakan, TKI di luar negeri belum terlindungi secara memadai. Bahkan, konsorsium asuransi menimbulkan problem yang  membuat layanan menjadi amburadul.

Untuk itu, pemerintah pun didesak mengkaji ulang  Permenakertrans 7/2010 dan 1/2012 tentang Asuransi TKI dengan menunjuk PT Jamsostek (Persero) sebagai penyelenggara Asuransi TKI, sebagaimana PT Jamsostek (Persero) menangani pekerja/buruh warga negara Indonesia, di dalam dan luar negeri, menangani asuransi dan jaminan sosial pekerja.

Satya menambahkan, sebaiknya asuransi perlindungan TKI satu saja,  yakni Jamsostek. Bukan sepuluh asuransi seperti saat ini, agar dapat memaksimalkan pelayanannya.  [ald]