Calon Lurah-Camat Gaptek Boleh Daftar Lewat Telepon

.Pendaftaran lelang jabatan semestinya dilakukan dengan sistem online. Namun, pihak Pemprov DKI Jakarta tetap membuka layanan pendaftaran dengan sistem telepon. Hal ini demi membantu para lurah atau camat definitif yang gagap teknologi alias gaptek.

Hal tersebut terungkap dari per­nyataan Kepala Bidang Pengem­bangan Badan Kepegawaian Dae­rah (BKD) DKI Jakarta Chaidir.

Dia menyatakan, pihak­nya se­ngaja memberikan keringa­nan bagi calon lurah dan camat defi­nitif (masih menjabat) yang gap­tek kom­puter. Mereka dibolehkan men­daftar melalui telepon. Se­men­tara bagi peserta lelang yang belum me­miliki jabatan alias ba­ru, tetap diwa­jibkan mendaftar mela­lui sistem online.

Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik Andrinof Cha­niago menyatakan, adanya lurah maupun camat yang gaptek, di­se­babkan sistem pengangkatan atau promosi jabatan warisan ma­sa la­lu. Ia menilai, di masa la­lu sistem korupsi, kolusi dan ne­po­tisme (KKN) memang sa­ngat kental saat mempromosikan se­seorang dalam jenjang PNS.

“Dulu, sejak seseorang masuk honorer, ada yang sudah menga­lami yang namanya KKN, terus pengangkatan, naik jabatan dan seterusnya. Karena itulah bebe­rapa ada yang gaptek,” sentilnya.

Sebelum ada ide sistem pro­mosi jabatan yang digaungkan Pem­prov sekarang, sistem peng­ang­katan selalu terlalu melihat pada syarat-syarat formal dan un­sur ke­dekatan (nepotisme) se­se­orang. Bahkan, lanjutnya, terkadang sya­rat-syarat formal diterabas. 

Karena itu, kata Andrinof, sis­tem promosi jabatan yang dila­kukan sekarang diharapkan dapat memutus jaringan tersebut. Bah­kan jika perlu sampai kepada ja­batan kepala sekolah. Hal itu agar Pemprov bisa mendapat­kan orang yang tepat untuk di­tem­patkan di posisi yang tepat pula.

Dengan sistem ini juga, se­se­orang yang selama ini hanya se­batas staf yang tidak punya ko­neksi, uang dan yang lainnya, tapi berpotensi bekerja dengan baik, akhirnya terbuka jalannya untuk ikut melamar.

Dia juga yakin, dengan sistem lelang jabatan ini, nantinya tidak akan ada pihak yang dapat mem­per­tahankan status quo. Karena yang menyelenggarakan adalah lembaga independen.

Mengenai unsur PNS di luar lingkungan Pemprov yang tidak bisa ikut melamar, Andrinof me­nilai, kemungkinan hal itu karena pihak Pemprov DKI berupaya menjaga harmo­nisasi dan kesta­bilan dalam setiap organisasi pe­merintahan yang dipimpinnya.

Meski demikian, dia berharap, nantinya unsur PNS di luar ling­ku­ngan Pemprov diperbo­lehkan ikut sistem promosi jabatan ini. Sya­rat­nya, kualitasnya me­mang berada di atas rata-rata. Untuk itu dibutuhkan persyaratan khusus.

Berkaitan hal ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Joko­wi) me­­mas­tikan, proses seleksi dan pro­mosi terbuka atau lelang ja­batan tak akan ada intervensi. Ja­minan itu dibuktikan dengan pro­ses le­lang yang digelar ter­buka, sehing­ga ter­cipta penga­wasan bersama.

Justru peluang timbulnya inter­vensi, lanjutnya, akan muncul jika proses itu digelar tertutup, ti­dak bisa dipantau publik. Cara seperti itu akan memungkinkan oknum-oknum tertentu menitip­kan seseorang untuk menempati suatu jabatan.
“Menutup celah intervensi me­rupakan salah satu tujuan me­ngapa lelang terbuka ini digu­lirkan,” tegas Jokowi.

Seperti diketahui, bulan ini, Pemprov membuka pendaftaran lelang jabatan untuk kedua level posisi itu. Pendaftaran berakhir pada 22 April.

Baru 3 Jam Dibuka, Ratusan Yang Daftar

Lelang jabatan yang dila­kukan Pemprov DKI Jakarta ternyata kebanjiran peminat. Baru tiga jam sejak pendaf­taran perdana dibuka, sudah 226 peserta yang mendaftar.

Sekretaris Badan Kepe­gawa­ian Daerah (BKD) DKI Ja­karta Budi Utomo menga­ta­kan, hing­­ga Senin (8/4) pu­kul 13.30, su­dah 226 peserta yang men­daftar melalui www.jakgov. jakarta. go.id. Dari total peserta tersebut secara rinci yang mendaftar, ca­mat ada 75 orang, sisanya 151 orang mendaftar menjadi lurah.

Antusiasme tersebut, lanjut­nya, mengindikasian bahwa lelang jabatan dan lurah me­mang diminati. Menurutnya, un­tuk dapat mendaftar menjadi calon peserta lelang jabatan, se­orang PNS harus memasu­kan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Nomor Register Ke­pegawaian (NRK).

Sekadar diketahui, lelang ja­batan akan dibuka selama 15 hari terhitung dari 8 April hing­ga 22 April. Selanjutnya para peserta yang telah mendaftar akan diwajbkan mengikuti ujian online pada 24 April.

“Jika peserta yang sudah men­daftar dan tidak hadir saat kita undang, maka dianggap gu­­gur,” tegas Budi.

Materi ujian antara lain men­cakup pembangunan, pelayan­an publik dan tentang peme­rintahan. Masing-masing pe­ser­­ta akan mendapatkan soal  ber­beda dengan bobot yang sa­ma. Kemudian dilan­jutkan de­ngan tes kompetensi assess­ment center, wawancara, tes psikolo­gi, tulisan, serta tes visi dan mi­si.

Sebenarnya, PNS di Jakarta yang memenuhi syarat meng­ikuti proses seleksi adalah 6.000 orang. Jika ada calon pe­serta nakal yang tidak me­me­nuhi syarat akan mencoba men­daftar, akan langsung di­tolak oleh sistem yang ada.

“Ada ribuan PNS yang me­me­nuhi syarat sebagai calon camat dan lurah, dari total PNS mencapai 74.283 orang,” te­rang Budi.

Pihaknya, lanjut Budi, mem­buka layanan pengaduan ter­kait proses lelang jabatan di no­mor 021-3455-552. Juga dibu­ka Posko Sekretariat Seleksi Jabatan di lantai 20 Blok G ge­dung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selat­an, Jakarta Pusat.

Program lelang jabatan ini baru pertama kali dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk tahap awal, seleksi ini hanya untuk jabatan lurah dan camat yang kosong. Saat ini setidaknya ada 25 jabatan lu­rah dan tiga jabatan camat yang kosong. Namun, tahap beri­kutnya ditujukan bagi se­luruh jabatan yang ada. Di Ja­karta, ada 44 kecamatan dan 267 kelurahan. [Harian Rakyat Merdeka]