. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak segera menyelesaikan investigasi atas permasalahan surat keterangan hilang ijazah yang digunakan semua calon gubernur Nusa Tenggara Barat saat mendaftar ke KPU.
Desakan tersebut disampaikan anggota DPRD Sumbawa Barat, M Sahril Amin Dea Naga. Sahril berharap ketidakjelasan surat keterangan ijazah empat calon gubernur NTB bisa clear sebelum waktu kampanye digelar 26 April 2013.
"Bawaslu harus investigasi ke sekolah masing-masing cagub," kata Sahril yang berbincang dengan Rakyat Merdeka Online melalui sambungan telepon, Senin (15/4).
Sahril juga mendesak Bawaslu menyampaikan kepada publik hasil investigasi yang mereka lakukan. Bawaslu harus pastikan siapa saja calon yang menggunakan keterangan hilang Ijazah palsu, dan apakah benar begitu.
"Saya curiga calon-calon ini benar-benar tidak lulus sekolah," ucap dia.
Selain itu Sahril juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turun tangan dengan mengecek Bawaslu provinsi NTB karena lamban melakukan investigasi. Bawaslu diketahui sudah menerima pengaduan kelompok masyarakat yang mempertanyakan kebenaran kehilangan ijazah SD semua kandidat cagub sebulan lalu.
Lebih lanjut dia mendesak DKPP memeriksa komisioner KPU Provinsi NTB karena patut diduga ada permainan sehingga semua calon dinyatakan lolos verifikasi sekalipun menggunakan surat keterangan hilang ijazah.
"Masalah ini harus segera dituntaskan," demikian Sahril.
Pilgub NTB yang akan digelar 13 Mei 2013 diikuti empat kandidat. Mereka adalah Harun Al Rasyid, mantan Gubernur NTB periode 1998-2003 yang berduet dengan Lalu Abdul Muhyi Abidin, anggota DPR-RI. Pasangan ini didukung Partai Hanura dan 17 partai nonparlemen.
Kemudian Zulkifli Muhadli, bupati Sumbawa Barat, berpasangan dengan Muhamad Ichsan, dosen Universitas Mataram. Duet ini diusung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
Pasangan lainnya, yakni Muhammad Zainul Majdi (gubernur incumben) menggandeng Muhammad Amin (anggota DPRD NTB). Keduanya dijagokan oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Pasangan terakhir yakni Suryadi Jaya Purnama (Ketua Partai Keadilan Sejahtera NTB yang juga Wakil Ketua DPRD NTB) yang bergandengan dengan Johan Rosihan (Ketua Bidang Kebijakan Publik PKS NTB/anggota DPRD NTB). Duet kandidat ini didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Peduli Rakyat Nasional.
[dem]
