Berita

rizal ramli di kpk/rmol

Politik

KPK, Peran Boediono dalam Century Sudah Jelas!

SABTU, 13 APRIL 2013 | 01:20 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memperjelas penanganan kasus bailout Bank Century. Pasalnya, bukti keterlibatan Wapres Boediono yang ketika bailout dikucurkan menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sudah terang benderang.

"Dokumen yang beredar soal surat penandatangan kuasa, itu betul-betul bukti yang menjelaskan peranan dari Gubernur BI waktu itu," kata mantan Menteri Perekonomian DR. Rizal Ramli kepada wartawan usai diminta penjelasan penyelidik KPK mengenai kejanggalan proses penyerahan aset dan proses penyelesaian kasus BLBI di kantor KPK, Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, Jumat malam (12/4).

Kasus Bank Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun bergulir sudah lama. Oleh karena itu Rizal Ramli berharap KPK tidak bertele-tele dalam menangani kasus tersebut. Dengan begitu bisa terungkap siapa yang paling bertanggung jawab.


Mantan menteri keuangan itu memastikan, kasus Bank Century lebih dari sekedar motif penerimaan uang sebagaimana biasa dilakukan kepala daerah yang terlibat praktek korupsi. Melainkan soal kebijakan kriminal (criminal policy) pejabat bank sentral untuk ditukar dengan kekuasaan.

"Demi jabatan apapun dilakukan, termasuk dengan sengaja mengurangi prasyarat mem-bailout bank (Century) dengan menurunkan capital adequacy ratio nya," imbuh dia.

Ditegaskan ekonom senior yang kini jadi anggota panel ahli Perserikatan Bangsa Bangsa itu, KPK tidak perlu gamang menjerat pelaku di balik proses bailout Bank Century sekalipun orang tersebut kini berkuasa di Republik ini.

"Semua orang di hadapan hukum sama, baik presiden, wapres, menteri dan lainnya," demikian ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan (ARUP) itu mengingatkan. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya