Program lelang jabatan camat dan lurah yang dicanangnya pemimpin Jakarta Baru, Joko Widodo dan Basuki T Purnama bisa jadi solusi efektif atas kebuntuan pelayanan birokrasi pada tingkat kecamatan dan kelurahan.
Jika mengharapkan penyelesaikan persoalan birokrasi dengan cara konvensional, yakni dikembalikan kepada jenjang karier (pamong desa definitif), maka persoalan birokrasi yang menjadi pokok persoalan selama ini tidak pernah kunjung tuntas terselesainya.
Pengamat hukum dan sosial dari The Indonesian Reform, Martimus Amin menuturkan, bukan menjadi rahasia umum wajah birokrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan dikenal sangat bobrok. Pucuk pimpinan dan aparatnya tidak disiplin, penuh pungli, cilakanya bahkan banyak di antaranya gagap teknologi atau gaptek, tambahnya.
"Kalau pelayanan birokrasi pemerintahan setingkat kelurahan dan kecamatan saja demikian amburadul, tentu kita dapat membayangkan bagaimana cerminan wajah birokrasi pemerintahan di atasnya," ujarnya kepada
Rakyat Merdeka Online, Rabu (10/4).
Warga Jakarta membutuhkan pejabat pamong desa yang benar-benar dapat bekerja secara profesional, kredibel, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan birokrasi. Karenanya, bagi camat dan lurah yang tak kompeten harus tahu diri.
"Biar jabatan diduduki oleh pihak cakap. Bagi yang merasa mampu, ikuti saja seleksi lelang jabatan camat dan lurah tidak perlu melakukan ritual dan menemui Ki Joko Bodo," imbuh Amin.
Amin mengingatkan, cara-cara ritual dengan meminta pertolongan paranormal justru menunjukkan kebodohan dan tidak patut menjabat.
"Kita kuatirkan mereka akan tertipu sebagaimana nasib Adi Bing Slamet oleh paranormal Eyang Subur," tukasnya.
[wid]
