Berita

Demokrat: Jenderal Syamsu Djalal Jangan Mengada-ada

SELASA, 02 APRIL 2013 | 15:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengajak para purnawirawan jenderal TNI proaktif memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam pemikiran dan tindakan yang menjerumuskan bangsa.

Ajakan ini disampaikan menanggapi pernyataan tendensius beberapa purnawirawan jenderal TNI, diantaranya mantan Komandan Puspom TNI, Mayjen (Purn) Syamsu Djalal. Djalal mengakatan SBY lambat dalam mengurus negara terutama masalah insiden berdarah Cebongan ditambah lagi SBY sibuk mengurus partainya.

Menurut Didik, pernyataan itu provokatif serta tidak mengandung sebuah niali edukasi baik dalam perspektif kebangsaan maupun etika leader bangsa.


Dia melihat ada upaya para purnawirawan untuk mengaburkan pencapaian positif bangsa dan responshif kepemimpinan Presiden SBY.

"Sebaiknya para elit bersikap jujur dan terbuka sebagaimana telah diteladankan oleh SBY dalam membangun negara ini," ujar Didik saat kepada wartawan di Jakarta (Selasa, 2/4).

Sebaiknya kata Didik, para purnawirawan itu lebih dahulu mempelajari dan memahami sebuah tata kelola birokrasi dan sistem politik Indonesia yang dibangun berdasarkan konsensus besar bangsa.

"Tidak semua persoalan secara teknis menjadi domain langsung kepala pemerintahan," jelasnya.

Presiden SBY kata dia, sudah secara cepat memberikan respon dan perintah kepada aparat negara termasuk kepolisian untuk segera mengungkap kasus Cebongan, Sleman.

Mengenai, jabatan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat, Didik memastikan bahwa SBY tidak akan alpa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala negara dan pemerintahan. Secara teknis sehari-hari, pengelolaan Partai Demokrat telah dimandatkan kepada ketua harian DPP, wakil ketua Majelis Tinggi dan wakil ketua Dewan Pembina.

"Jadi terlalu mengada-ngada," pungkas dia. [zul]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya