Jokowi: Katakan Tidak Bila Itu Memberatkan Program Kerja

Seluruh jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemprov DKI diminta agar lebih berani dalam pengambilan keputusan yang dapat memberatkan program kerja ke depan.

Gubernur Joko Widodo mencontohkan, seperti rencana pinjaman ke Bank Dunia untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Ia menilai persyaratannya terlalu rumit. Padahal pinjaman yang diminta hanya Rp 1,2 triliun atau lebih kecil dari sisa lebih pengguna anggaran (Silpa) Pemprov DKI yang mencapai Rp 8 triliun.

Begitu dikemukakan gubernur yang akrab disapa Jokowi pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di ruang rapat Balai Agung, Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Saya ingin agar hal yang menyulitkan kita harus mulai berani kita katakan tidak. Contoh kemarin, misalnya pinjaman dari World Bank. Saya dapat keluhan syaratnya rumit, syaratnya ruwet seperti itu. Kalau syaratnya rumit tidak usah saja lah," ujarnya di hadapan SKPD.

Hal yang sama juga berlaku pinjaman dari JICA untuk pendanaan proyek transportasi massal mass rapid transit (MRT).

"Kalau sudah kontrak harus diserahkan ke sana tunggu sampai tiga bulan, mending tidak usah saja. Beri waktu dua minggu, kalau dua minggu tidak bisa tidak usah saja," tegasnya.

Beda hal, lanjut dia, jika pinjaman yang diajukan itu melebihi angka APBD DKI, semisal Rp 300 triliun.

"Kalau mau pinjam Rp 300 triliun, sedangkan kita hanya punya APBD 49 triliun diberi syarat yang rumit jelas kita ikuti. 1,2 triliun saja diberi syarat yang rumit," cetusnya.[wid]