Data Penerima Jamkesmas dan Raskin di Surabaya Amburadul

Data penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan beras miskin (Raskin) di Surabaya masih amburadul.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy, mengatakan, data yang digunakan Badan Pusat Statisktik (BPS) dalam menentukan kuota penerima Jamkesmas dan Raskin tidak tepat sasaran.

"Saat ini banyak warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Raskin maupun Jamkesmas mengeluh karena tidak tercantum dalam kuota warga penerima tahun ini. Sementara ada warga musiman yang sebelumnya tidak tercantum justru malah terdaftar," kata Simon, Senin (1/4).

Kondisi itu ditemui pada saat dirinya menggelar reses di sejumlah wilayah seperti Wiyung, Banyu Urip, Wonokromo dan Jambangan. Bahkan tidak sedikit di antara para RT atau RW yang mengaku bingung dengan banyaknya aduan yang diberikan masyarakat kepada mereka.

"Saya pastikan untuk penerima jamkesmas dan raskin salah sasaran. Karena dalam laporan baik oleh RT ataupun RW, warga penerima mayoritas bukan asli penduduk wilayah setempat," ujarnya.

Simon menegaskan, tujuan dari program jamkesmas maupun raskin sebenarnya sangat bagus. Namun, ia khawatir masalah tersebut justru menjadi pemicu terjadinya gejolak di masyarakat.

Bahkan, lanjut dia, raskin yang diberikan kapada warga jatahnya kurang karena pihak kelurahan tidak mau tahu. Akhirnya, pihak RT dan RW menyiasatinya dengan membagi beras yang diterima.
"Padahal, idealnya satu orang menerima 15 Kg," ucapnya.

Simon menyarankan, dalam menentukan data penerima raskin maupun Jamkesmas, seyogyanya BPS bekerjasama dengan pemerintah kota. Sebab, jika proses pemutakhiran data dilakukan sendiri oleh BPS dirinya pesimis akan diperoleh data yang akurat.

"Tapi melihat fakta yang ada, saya pesimis jika BPS telah melakukan pemutakhiran data. Padahal pemutakhiran data itu sebenarnya harus dilakukan setahun sekali," ujarnya. [ant/ald]