Jokowi Diminta Bijak Sikapi Kritik KJS Yang Dicap Gagal

.Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dituding gagal, dijadikan amunisi untuk menyerang Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi). Tetap rajin blusukan, bekas Walikota Solo ini yakin, warga Jakarta tetap butuh KJS.

"Saya tahu, selama ini program Kartu Jakarta Sehat ada yang mem­belokkan. Mereka bilang KJS tidak berhasil, sistemnya nggak bener, harus dihentikan, diganti yang lain. Suara yang di­tangkap seperti itu. Kalau ada yang teriak-teriak seperti itu, karena memang ada kepenting­an, saya tahu," ujarnya.

Selama ini, lanjut Jokowi, dia mengaku telah terbuka menerima semua keluhan dan masukan dari berbagai pihak. Dia pun selalu me­cengek ke lapangan untuk me­nge­tahui kondisi sesung­guh­nya di masyarakat. Jadi tak hanya ber­dasarkan laporan saja, melain­kan melalui penglihatan lang­sung.

“Ada yang bilang warga minta KJS dihapus. Lha wong saya tiap hari turun ke masyarakat, kebu­tuhan di masyarakat saya tahu. Di ma­syarakat tidak ada yang minta KJS diputus," tegasnya.          

Diakuinya, se­jauh ini memang masih banyak kekura­ngan dalam pelak­sanaan KJS. Seperti ter­batasnya fasilitas dan tenaga me­dis. Untuk itu, kata Jo­kowi, pihak­nya telah berusaha me­lakukan perbaikan dengan mem­perba­nyak ruang perawatan kelas III.

Karena itu, Jokowi berharap  mas­yarakat lebih sabar. Sebab, pe­nambahan sarana dan seba­gai­­nya untuk meningkatkan pe­laya­nan tak dapat dilakukan da­lam waktu singkat. Dia juga me­minta  mas­yarakat agar tidak menya­lah­kan dokter, yang ke­wala­han me­na­nga­ni jumlah pa­sien pasca KJS.          

Terkait isu adanya kepentingan yang berharap agar KJS dianggap gagal, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Wanda Hami­dah me­nolak menanggapi. Namun dia me­negaskan, layanan keseha­tan di Jakarta sepatutnya diperun­tukan bagi semua dan dapat di­akses  selu­ruh masyarakat DKI.          

Ditanya apakah ada anggota DPRD yang tidak senang terha­dap program KJS, Wanda mem­bamtahnya. “Yang jelas, pihak DPRD pasti akan kesal jika ada warga Jakarta yang sakit ternya­ta tak bisa berobat,” kata Wanda.

Program KJS yang kini di­luncurkan Pemprov, kata politisi PAN itu, harus diapresiasi karena bertujuan mela­ya­ni masyarakat.

"Ini program yang baik dan harus didorong. Kelemahannya ya harus kita perbaiki bersama," ujarnya bijak.          

Pengamat kebijakan publik Su­­giyanto mengatakan, sebenar­nya tidak ada sama sekali ben­turan kepen­tingan pada program KJS. Yang ada hanya masalah per­siapan pelaksanaannya.

"Faktanya, tidak ada yang ingin membatalkan program KJS kan?" ujar Sugiyanto.           
Menurutnya, jika persiapan program KJS seperti rumah sakit baik dari segi SDM dan sebagai­nya telah siap ketika KJS itu di­luncurkan, dia yakin tidak akan ada kritik.

Jika kini ada kritik, sarannya, seharusnya disikapi Jokowi de­ngan bijak. Seperti dengan me­ning­katkan pe­layanan, ruangan, dokter dan se­bagainya oleh pem­prov DKI. “Bukan malah menu­ding ada kepentingan yang ingin agar prog­ram KJS tidak berha­sil,” sindirnya.          

Seperti diketahui, program KJS di­lun­curkan Jokowi pertama kali pada 10 November 2012. Pada APBD DKI 2013 telah disiapkan da­na Rp 1,2 triliun untuk program ini. Dengan kartu ini, seluruh warga ber-KTP DKI bisa men­dapat la­yanan kesehatan gratis di Puskes­mas dan rujukan rawat inap di kelas III rumah sakit yang be­kerja sama. Tar­­getnya adalah 4,7 juta warga DKI yang masuk kategori miskin.

381 Tempat Tidur Kelas 3 Di RSUD Sudah Ditambah

Seperti diketahui, sejak Kartu Jakarta Sehat (KJS) diluncurkan, diperkirakan jumlah pasien me­lonjak 70 persen (sekitar 500.000) pasien. Akibatnya, antrean pa­sien panjang, bahkan ada yang tidak tertampung.

"Upa­ya mengatasi itu banyak yang telah dan akan kita laku­kan. Ada penambahan dokter, fasilitas juga kita perbanyak," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati.

Khusus untuk mengatasi lon­jakan pasien, pihaknya mengaku telah menambah daya tampung RSUD kelas 3di Jakarta se­ba­nyak 381 tempat tidur. Se­hingga jum­lah tempat tidur di kelas 3 RSUD di Jakarta men­capai 4.219.          

Meski jumlah pasien melonjak, Dien menjelaskan, program KJS tidak akan berhenti. Dia pun ber­janji akan lebih gencar dalam men­sosialisasikan program KJS ke masyarakat maupun rumah sakit-rumah sakit. Dia membuka kesempatan bagi warga mem­be­rikan informasi mengenai titik lokasi untuk dijadikan target so­sialisai.
Selanjutnya, tim dari Di­nas Kesehatan DKI Jakarta akan langsung terjun ke lapangan.  
Jika ada pasien KJS yang bia­ya berobatnya melampaui angka Rp 100 juta, dia mengimbau pa­sien ber­sangkutan tak usah kha­watir, sebab tetap akan ditang­gung KJS. Syaratnya, ada ca­tatan dan kajian dari komite me­dis mengenai pe­luang sembuh pasien bersang­kutan.

Dinas Kesehatan DKI Ja­karta juga akan membuka posko peng­aduan di tingkat rumah sakit. Tujuannya, agar semua keluhan dan informasi masalah dapat lang­­sung diterima dan dise­le­saikan tanpa harus memba­wanya ke tingkat gubernur.          

Berkenaan dengan utang kepa­da pihak rumah sakit akibat me­lonjaknya jumlah pasien,  Dien mengklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyele­saikan semua utang tersebut. Jumlahnya mencapai Rp 260,4 miliar dan telah diaudit oleh Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Baru dibayar, karena klaim rumah sakit terlambat. Kita juga dilarang bayar kalau doku­men­nya tidak lengkap," tegasnya.          

Adapun mengenai program baru Sistem Penanggulangan Ga­wat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui saluran bebas pulsa 119, Dien menyatakan, respons mas­ya­­rakat sangat tinggi. Saluran itu baru memiliki empat operator itu harus melayani ribuan penelepon setiap hari. Bahkan di akhir pe­kan, jumlah telepon masuk bisa men­capai 3.000 sampai 4.000 pang­gilan. [Harian Rakyat Merdeka]