Berita

Jenderal Pramono Edhie: Saya Jamin Tidak Ada Kudeta

KAMIS, 21 MARET 2013 | 15:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, menyayangkan beredarnya isu tentang kudeta terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya jamin tidak ada kudeta. Memang biasanya kudeta dianggap disponsori oleh militer. Namun, dipastikan tak akan terjadi di tubuh TNI AD," kata Pramono di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis (21/3).

Ia mengaku telah menyampaikan kepada seluruh juniornya di militer bahwa kudeta merupakan jalan pengambilalihan kekuasaan yang tidak baik dan bahwa pergantian kekuasaan harus dijalankan melalui demokrasi.


"Saya minta adik-adik saya junior untuk menjauhkan hal-hal seperti itu, tidak melakukan kudeta. Itu tidak baik, jangan. Ganti dengan cara yang smooth. Saya mengidamkan pergantian presiden seperti tentara, dihadiri semua, diucapkan anak buahnya. Itu kan indah," papar dia, seperti dilansir Antara.

"Saya juga minta bagi mereka yang tidak memegang senjata, janganlah mengembangkan isu kudeta, jangan memberi cerita pada anak cucu kita dengan berita yang tidak baik," tambah dia.

Ketika ditanya tentang manuver para purnawirawan jenderal soal kudeta, Pramono mengatakan seorang KSAD dengan empat bintang yang punya jaring komando saja tak boleh melakukannya.

"Apalagi bagi yang sudah tak aktif. Saya bukan hendak mengecilkan para purnawirawan, yang saya hormati," ujarnya.

Sebelumnya Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan para purnawirawan jenderal TNI menolak pemberhentian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tengah jalan karena dinilai tidak konstitusional.

KSAD mengatakan, isu kudeta bisa berdampak hingga ke perekonomian, karena berpotensi membuat penanam modal tahun melakukan investasi di Indonesia.

"Bayangkan yang mau investasi ke Indonesia juga mulai takut. Sekitar 15.000 pegawai dan buruh di Jakarta bisa tak dapat gaji karena beberapa perusahaan akan hengkang," tuturnya. [zul]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya