Berita

ilustrasi

Politik

Luhut Panjaitan: Libas Kelompok Sipil yang Inkonstitusional!

KAMIS, 14 MARET 2013 | 18:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan mengakui, pembicaraan tujuh jenderal termasuk dirinya kemarin bersama Presiden SBY di Istana Negara juga membicarakan soal suksesi kepemimpinan Republik Indonesia.

"Kami juga bicarakan siapa pengganti bapak (SBY) 2014? Karena harus orang yang mumpuni dan bisa mengkapitalisasi succes story pemerintahan sekarang. Seperti pertumbuhan ekonomi cukup baik, di sisi lain pemerataan masih kurang," terangnya saat diwawancarai live oleh Metro TV, sesaat lalu (Kamis malam, 14/3).

Menurut dia, bangsa Indonesia harus adil menilai. Success story rezim Presiden SBY itu pun harus diakui.


"Bangsa ini harus fair berikan komentar success story dan kekurangan yang ada," tegasnya.

Dia mengatakan, saat ini kelompok para jenderal mencium gelagat elite yang sibuk bertengkar sendiri. Sementara, yang jadi korban adalah rakyat jelata.

Dia membantah keras bahwa SBY sedang mencari proteksi politik lewat pertemuan demi pertemuan dengan semua kalangan. Seperti diketahui, beberapa hari lalu pun SBY ditemui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Letjen (Purn) Prabowo Subianto.

"Saya tidak lihat itu (proteksi politik). Pembicaraan kami sangat bersahabat," ucapnya.

Dia malah menyinggung kelompok sipil yang sejak reformasi bergulir terus mendorong militer bersikap demokratis. Kini, setelah militer bersikap profesional dan demokratis justru kelompok sipil yang punya indikasi akan melakukan gerakan inkonstitusional.

"Ini sekarang kan mereka (militer) demokratis. Janganlah teman-teman sipil ini ciptakan suasana baru dengan mengatakan SBY harus turun sebelum 2014. Ini pemikiran yang tidak baik dan tidak sehat," tuturnya.

Dia menegaskan kembali bahwa gerakan inkonstitusional tidak boleh ada di negeri ini.

"Gerakan itu harus dilibas. Gerakan inkonstitusional harus dilibas," serunya. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Masuk Tahap Pembuktian, Denny Indrayana Minta MK Panggil Gibran

Senin, 28 September 2026 | 18:16

Bukan Sekadar Parlemen, MPR Penjaga Konstitusi dan Kebangsaan

Senin, 28 September 2026 | 18:09

Dari 49 Tahun, Antrean Faktual Haji Kini Jadi 14 Tahun

Senin, 28 September 2026 | 17:44

Prabowo Perintahkan Audit Forensik Tata Kelola Keuangan Haji

Senin, 28 September 2026 | 17:38

Warga Ngadu ke DPR Gegara Kasus Dugaan Mafia Tanah Disetop

Senin, 28 September 2026 | 17:33

Mengenal Megathrust, 14 Segmen Sumber Gempa di Indonesia dan Potensi Magnitudonya

Senin, 28 September 2026 | 17:25

Dirjenpas Janji Bongkar 13 Bangunan Lapas Cibinong

Senin, 28 September 2026 | 17:16

Apa Itu Fenomena Blue Fire di Gunung Papandayan? Ini Penjelasan Ahli

Senin, 28 September 2026 | 17:08

Kesaktian Silfester Mulai Berkurang

Senin, 28 September 2026 | 17:05

Harga BBM Pertamina 28 September 2026, Pertalite hingga Pertamax Masih Segini

Senin, 28 September 2026 | 16:59

Selengkapnya