Berita

ilustrasi

Politik

Martin Hutabarat: SBY Tahu Persis Mengapa Ada Konflik Laten TNI-Polri

JUMAT, 08 MARET 2013 | 18:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembakaran Markas Polisi seperti terjadi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, bukan yang pertama terjadi. Sejak reformasi, hampir tiap tahun terjadi bentrokan besar antar dua institusi bersenjata itu.

Masih ada dalam ingatan publik peristiwa di masa lalu, misalnya, pembakaran Kantor Polres di Maluku Utara. Atau penyerbuan markas Brimob di Binjai, Langkat, Sumatera Utara, yang mengakibatkan gugurnya beberapa anggota Brimob, bertahun-tahun lampau.

"Di Gorontalo dan di beberapa tempat lain, baru-baru ini saja terjadi peristiwa serupa, yang menunjukkan hubungan antara Polri dan TNI secara laten berpotensi konflik," kata anggota Komisi III DPR yang bermitra dengan Polri, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat malam, 8/3).


Pemisahan kedua institusi tersebut, dikatakan Martin, adalah amanat reformasi dan konstitusi. Sayangnya, hingga kini amanat itu belum tuntas dilaksanakan dan diperburuk oleh kesenjangan kesejahteraan atau pendapatan.

"Saya berharap agar Presiden SBY dapat bertindak mengatasi hal ini agar ke depan tak mudah terjadi konflik antara TNI dan Polri," ungkap petinggi Partai Gerindra ini.

Dia mengingatkan, kedua institusi itu adalah aparat negara yang bersenjata dan punya pasukan terlatih. Rasa aman di masyarakat akan terancam apabila kedua institusi mudah berkonflik.

"SBY hampir dua periode menjadi Presiden, dan sebelumnya adalah Menko Polhukam. Sehingga, Beliau tahu persis sebenarnya mengapa konflik laten dua institusi ini bisa terjadi. Kita berharap SBY sebagai panglima tertinggi TNI dapat menuntaskan ketidakpuasan yang terjadi antara Polri dan TNI di sisa masa tugasnya," harap Martin.

Sedangkan atas kasus penganiayaan anggota Polri dan pembakaran kantor Polres Ogan Komering Ulu, dia minta para pelaku ditindak tegas. Dan, terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan hingga mengakibatkan anggota TNI tewas akhir Januari lalu, mesti secepatnya diajukan ke Pengadilan.

"Jangan ditunda begitu lama. Ini sudah 1,5 bulan sehingga menimbulkan reaksi marah dari kawan-kawannya sesama korps yang selama ini menunggu dilaksanakan hukuman setimpal," ucapnya.

Dia tegaskan, tak seharusnya aparat Polri main asal tembak hingga orang lain tewas hanya karena dugaan pelanggaran lalu lintas. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Arah Pergerakan Ekonomi Nasional dalam Papan Catur Oligarki

Minggu, 06 September 2026 | 05:51

Breaking News: Bandara Soeta Ditutup!

Minggu, 06 September 2026 | 05:16

Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Terdeteksi Hingga Sumbar

Minggu, 06 September 2026 | 04:52

Menerima Dubes AS untuk ASEAN

Minggu, 06 September 2026 | 04:22

KKP Gelar Inspeksi Kapal Perikanan Demi Lindungi ABK Sesuai Konvensi ILO 188

Minggu, 06 September 2026 | 03:53

Ketika Rasa Sakit Direduksi Angka

Minggu, 06 September 2026 | 03:23

TelkomProperty Pastikan Optimalisasi Aset dan Memenuhi Prinsip Value Creation

Minggu, 06 September 2026 | 02:50

Jangan Ulangi Kesalahan Revolusi Biru

Minggu, 06 September 2026 | 02:21

Tidak Cukup Hanya Pakai Masker, Ini Bahaya Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Minggu, 06 September 2026 | 01:59

Photex Navy Force SGS 2026 Tampilkan Formasi Laut di Perairan Banten

Minggu, 06 September 2026 | 01:46

Selengkapnya