Berita

ilustrasi

Politik

Martin Hutabarat: SBY Tahu Persis Mengapa Ada Konflik Laten TNI-Polri

JUMAT, 08 MARET 2013 | 18:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembakaran Markas Polisi seperti terjadi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, bukan yang pertama terjadi. Sejak reformasi, hampir tiap tahun terjadi bentrokan besar antar dua institusi bersenjata itu.

Masih ada dalam ingatan publik peristiwa di masa lalu, misalnya, pembakaran Kantor Polres di Maluku Utara. Atau penyerbuan markas Brimob di Binjai, Langkat, Sumatera Utara, yang mengakibatkan gugurnya beberapa anggota Brimob, bertahun-tahun lampau.

"Di Gorontalo dan di beberapa tempat lain, baru-baru ini saja terjadi peristiwa serupa, yang menunjukkan hubungan antara Polri dan TNI secara laten berpotensi konflik," kata anggota Komisi III DPR yang bermitra dengan Polri, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat malam, 8/3).


Pemisahan kedua institusi tersebut, dikatakan Martin, adalah amanat reformasi dan konstitusi. Sayangnya, hingga kini amanat itu belum tuntas dilaksanakan dan diperburuk oleh kesenjangan kesejahteraan atau pendapatan.

"Saya berharap agar Presiden SBY dapat bertindak mengatasi hal ini agar ke depan tak mudah terjadi konflik antara TNI dan Polri," ungkap petinggi Partai Gerindra ini.

Dia mengingatkan, kedua institusi itu adalah aparat negara yang bersenjata dan punya pasukan terlatih. Rasa aman di masyarakat akan terancam apabila kedua institusi mudah berkonflik.

"SBY hampir dua periode menjadi Presiden, dan sebelumnya adalah Menko Polhukam. Sehingga, Beliau tahu persis sebenarnya mengapa konflik laten dua institusi ini bisa terjadi. Kita berharap SBY sebagai panglima tertinggi TNI dapat menuntaskan ketidakpuasan yang terjadi antara Polri dan TNI di sisa masa tugasnya," harap Martin.

Sedangkan atas kasus penganiayaan anggota Polri dan pembakaran kantor Polres Ogan Komering Ulu, dia minta para pelaku ditindak tegas. Dan, terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan hingga mengakibatkan anggota TNI tewas akhir Januari lalu, mesti secepatnya diajukan ke Pengadilan.

"Jangan ditunda begitu lama. Ini sudah 1,5 bulan sehingga menimbulkan reaksi marah dari kawan-kawannya sesama korps yang selama ini menunggu dilaksanakan hukuman setimpal," ucapnya.

Dia tegaskan, tak seharusnya aparat Polri main asal tembak hingga orang lain tewas hanya karena dugaan pelanggaran lalu lintas. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya