Berita

ilustrasi

Pemakzulan Presiden

RABU, 06 MARET 2013 | 11:21 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

PRESIDEN Amerika Serikat, Richard Nixon, 8 Agustus 1975, mundur berkaitan dengan kecurangan Pilpres.

Nixon dari Partai Republik dengan Tim Suksesnya melakukan kecurangan. Menggunakan operasi intelijen membobol dokumen rahasia milik partai pesaingnya, Partai Demokrat.

Partai Republik menang dan Nixon dilantik jadi Presiden untuk kedua kalinya. Nixon menekan Polri dan Jaksa agar tidak menyelidiki skandal tersebut. Namun, kegigihan dua wartawan harian The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, rutin melaporkan adanya dugaan keterlibatan Presiden Nixon. Ini yang akhirnya dikenal sebagai Skandal Watergate.


Nixon tidak berkutik ketika Mahkamah Agung memaksa menyerahkan rekaman percakapan dirinya dengan penasihat politiknya di Gedung Putih. Kubu Demokrat pun langsung menggalang hak angket untuk memakzulkan presiden. Tidak diduga, puluhan anggota parlemen dari Partai Republik ikut mendukung upaya ini.

Sebelum dimakzulkan, Nixon buru-buru mundur, daripada malu besar!

Mundur sudah jadi etika dan moral pemimpin baik di Asia, Eropa, atau Afrika, bila bersalah atau gagal. Di Jepang, Korea, Jerman, itu sesuatu yang biasa.

Dalam sejarah kerajaan di Indonesia pun pernah kami tulis soal La Manussa, Raja Soppeng ke IX yang memerintah di  abad ke-15.

Beliau merasa bersalah karena memungut sesuatu benda yang bukan miliknya dan tak ada yang tahu karena menurutnya barang tersebut tidak terlalu berharga.

Dalam tahun itu, di kerajaan terjadi paceklik. Nelayan dan petani penghasilannya memburuk. Sang Raja bertanya-tanya dalam hati. Kenapa situasi kehidupan rakyat makin memburuk, apakah karena memungut barang yang bukan miliknya itu yang jadi penyebab?

Raja merasa yakin itulah penyebabnya. Maka raja pun mengumpulkan semua Pembesar, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat. Di forum itulah Raja mengadili dirinya sendiri dan membuat pengakuan bersalah di depan rakyatnya, dan menyebut peristiwa tersebut sebagai "Pengadilan Nurani".

Atas peristiwa tersebut Raja minta berhenti. Meski rakyat memintanya bertahan, tapi La Manussa tetap berhenti. [ald]

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya