Berita

ilustrasi

Pemakzulan Presiden

RABU, 06 MARET 2013 | 11:21 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

PRESIDEN Amerika Serikat, Richard Nixon, 8 Agustus 1975, mundur berkaitan dengan kecurangan Pilpres.

Nixon dari Partai Republik dengan Tim Suksesnya melakukan kecurangan. Menggunakan operasi intelijen membobol dokumen rahasia milik partai pesaingnya, Partai Demokrat.

Partai Republik menang dan Nixon dilantik jadi Presiden untuk kedua kalinya. Nixon menekan Polri dan Jaksa agar tidak menyelidiki skandal tersebut. Namun, kegigihan dua wartawan harian The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, rutin melaporkan adanya dugaan keterlibatan Presiden Nixon. Ini yang akhirnya dikenal sebagai Skandal Watergate.


Nixon tidak berkutik ketika Mahkamah Agung memaksa menyerahkan rekaman percakapan dirinya dengan penasihat politiknya di Gedung Putih. Kubu Demokrat pun langsung menggalang hak angket untuk memakzulkan presiden. Tidak diduga, puluhan anggota parlemen dari Partai Republik ikut mendukung upaya ini.

Sebelum dimakzulkan, Nixon buru-buru mundur, daripada malu besar!

Mundur sudah jadi etika dan moral pemimpin baik di Asia, Eropa, atau Afrika, bila bersalah atau gagal. Di Jepang, Korea, Jerman, itu sesuatu yang biasa.

Dalam sejarah kerajaan di Indonesia pun pernah kami tulis soal La Manussa, Raja Soppeng ke IX yang memerintah di  abad ke-15.

Beliau merasa bersalah karena memungut sesuatu benda yang bukan miliknya dan tak ada yang tahu karena menurutnya barang tersebut tidak terlalu berharga.

Dalam tahun itu, di kerajaan terjadi paceklik. Nelayan dan petani penghasilannya memburuk. Sang Raja bertanya-tanya dalam hati. Kenapa situasi kehidupan rakyat makin memburuk, apakah karena memungut barang yang bukan miliknya itu yang jadi penyebab?

Raja merasa yakin itulah penyebabnya. Maka raja pun mengumpulkan semua Pembesar, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat. Di forum itulah Raja mengadili dirinya sendiri dan membuat pengakuan bersalah di depan rakyatnya, dan menyebut peristiwa tersebut sebagai "Pengadilan Nurani".

Atas peristiwa tersebut Raja minta berhenti. Meski rakyat memintanya bertahan, tapi La Manussa tetap berhenti. [ald]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya