Penegakan hukum di Indonesia sudah menjauh dari cita-cita konstitusi. Kerusakan bukan cuma di bidang pemberantasan korupsi dan mafia hukum, namun di hampir semua bidang kehidupan bangsa.
Apa yang diperlukan bangsa ini adalah reinstall pemikiran para pejabat atau birokrat yang menjadi bagian dari pengambil kebijakan strategis.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa waktu lalu.
Istilah Install dalam dunia IT berarti memasukkan sebuah program ke komputer. Sedangkan reinstall atau instal ulang berarti menghapus program yang lama kemudian memasukannya lagi dengan program yang sama. Reinstall diperlukan bila komputer terserang virus, sistem
corrupt (ada file sistem yang hilang atau terhapus) atau
crash dengan program lain.
Analogi itu, yang menurut Tom, sedikit banyak sama dengan situasi nasional Indonesia. Politisi, birokrat, penegak hukum bahkan sampai cendekiawannya, semua menjauh dari cita-cita dasar pendirian negara.
"Lembaga
superbody seperti KPK saja sudah terlihat tidak berjalan di relnya yaitu UU pembentukannya sendiri. KPK cuma menjalankan fungsi penindakan, bukan bagaimana cara mencegah korupsi dan melakukan supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan. Itu sebabnya kasus bertumpuk di KPK dan KPK bisa jadi lembaga abadi," ujar pria yang bergiat juga di gerakan-gerakan anti korupsi ini.
Tom mengatakan, jika semua lembaga negara dan aparatnya memegang teguh Mukadimah UUD 1945, maka Indonesia tak akan terpuruk dalam krisis multi dimensi yang saat ini nyata.
"Isi pembukaan UUD 45 itu jelas dan tegas. Semua aturan di bawahnya seharusnya mengikuti. Kenyataannya, kepentingan golongan sudah berada di atas kepentingan umum," urainya.
Menurutnya, konsep install ulang pemikiran bangsa harus melibatkan kemauan politik yang kuat dari pemimpin bangsa dan didukung rakyat.
Meski baru di tataran konsep, Tom meminta semua elemen masyarakat ikut pula memikirkan serius bagaimana perubahan dilakukan dengan kembali ke hal paling fundamental yaitu ideologi negara yaitu Pancasila dan konstitusi.
"Mungkin saja kita membutuhkan sebuah lembaga baru yang akan menjadi wahana pelatihan dan pengkaderan aparat negara. Seleksi ketat bagi mereka yang memegang posisi strategis dari mulai dari paling atas ke bawah. Saya lihat, semua lembaga yang ada saat ini sudah gagal dan aparatnya bermental bobrok," tandasnya.
[ald]
