Problem Pedet Di Lobby Hotel

.Harga jual pedet (anak sapi): Rp 5 juta per ekor. Untuk menghasilkan satu pedet seorang peternak menghabiskan uang Rp 9 juta. Jelaslah: mana ada petani yang mau memproduksi pedet. Kalau toh di desa-desa kini masih ada orang memelihara sapi itu karena mereka tidak menghitung biaya pakan dan biaya tenaga kerja.

Dua tahun lamanya menghasilkan satu pedet. Dua tahun lamanya petani bekerja mencari rumput, menjaga dan memandikan sapi hasilnya sebuah kerugian Rp 4 juta per pedet.

Itulah akar paling dalam mengapa kita kekurangan sapi dan akhirnya harus impor daging sapi setiap tahun. Kesimpulan ini saya peroleh ketika saya mengundang profesor dan ahli peternakan dari berbagai perguruan tinggi pekan lalu: UGM, Undip, Unsoed, Unhas, Universitas Jambi, dan Universitas Udayana. Juga pakar dari LIPI.

Di forum itu juga saya undang praktisi peternak sapi, lembaga-lembaga riset, dan pejabat Kementerian Pertanian.

Dengan kesimpulan itu maka saya harus mengakui program yang saya canangkan tahun lalu belum menjadi senjata pa­mung­kas untuk mengatasi kekurangan daging sapi. Tapi tanpa program itu saya tidak akan bisa belajar banyak mengenai inti persoalan selama ini.

Orang memang perlu kebentur tebing untuk bisa belajar yang men­dasar. BUMN benar-benar kebentur tebing ketika men­ca­nang­kan program Sasa (sapi-sawit) tahun lalu. Waktu itu saya setengah memaksa agar pe­ru­sa­haan-perusahaan perkebunan sa­wit milik BUMN ikut me­me­li­hara sapi. Membantu program Ke­menterian Pertanian.

Saya min­ta setidaknya 100.000 ekor sapi digemukkan di perkebunan sawit di Sumatera.

Selama ini yang saya tahu pe­ternak sapi kurang bergairah ka­rena harga pakan yang mahal. Problem makanan ternak yang mahal itu teratasi di perkebunan sawit karena sapi bisa diberi ma­kan daun sawit. Gratis.

Setelah program Sasa itu mu­lai dijalankan barulah ketahuan: ada problem yang lebih mend­a­sar. Sulit mencari pedet yang akan digemukkan di kebun-ke­bun sawit itu.

Semula saya me­ngira teman-teman BUMN per­ke­­bunan merasa setengah hati. Merasa dipaksa. Merasa diberi be­ban tambahan. Tapi saya tidak peduli dengan perasaan itu.

Yang jelas saya kecewa mengapa pro­gram 100.000 sapi ini hanya men­capai 20.000.

Tapi saya harus realistis. Ter­nyata bukan karena mereka se­te­ngah hati. Ternyata karena ti­dak mudah mencari anak sapi. Membeli 100.000 pedet, biar pun punya uang, ibarat mencari pe­nari gangnam di kalangan penari dangdut.

Bahkan dengan membeli ha­nya 20.000 pedet itu pun sudah dianggap meng­gun­cangkan. Har­ga pasar pedet naik. Peternak kecil yang bisnisnya peng­ge­mu­kan sapi merasa dirugikan.

Maka para ahli yang hadir da­lam diskusi itu, di antaranya Prof Syamsuddin  Hasan dari Unhas, Prof Damriyasa (Udayana), Prof Priyo Bintoro, Prof Sunarso (ke­duanya dari Undip), Prof Ali Agus (UGM), Dr Ahmad Shodiq (Unsoed), Dr Saitul Fakhri (Uni­versitas Jambi), Dr Bess Ti­e­s­na­murti, Prof Syamsul Bahri, Prof Ku­suma Dwiyanto, Ir Abu Ba­kar (ketiganya dari Kemen­tan), sepakat minta BUMN ti­dak ha­nya fokus mengge­muk­kan sapi tapi juga mem­pro­duk­si pedet.

Para praktisi peternakan sapi dari berbagai daerah yang hadir juga menyuarakan hal yang sama. Yang diharapkan bukan BUMN yang membeli pedet pe­ternak, tapi peternak membeli pe­det dari BUMN.

Memang juga banyak data yang diper­soal­kan hari itu. Terutama data jum­lah sapi yang selama ini di­ang­gap benar: 14 juta. Kalau angka itu benar mes­tinya impor daging tidak di­perlukan lagi.

Demikian juga data produksi dan penyaluran sperma beku un­tuk perkawinan buatan/pem­buahan buatan. Kalau benar data yang terpublikasikan selama ini, mestinya tidak akan kekurangan pedet. Kalau pun perkawinan buatan itu hanya berhasil 60 per­sennya (teorinya sampai 80 per­sen) mestinya ada 1,5 juta pedet lahir setiap tahun.

Dari diskusi yang intensif ter­sebut BUMN harus mau b­e­kerja lebih keras, lebih injelimet, lebih mendasar dan lebih susah: mem­produksi pedet dari kebun-kebun sa­wit. Dengan menggunakan daun sawit yang gratis, biaya “membuat” satu pedet yang mes­tinya Rp 9 juta per ekor tadi bisa ditekan menjadi Rp 4 juta per ekor.

BUMN juga harus lebih sabar. Kalau menggemukkan sapi su­dah bisa menjualnya enam bulan ke­mudian, memproduksi pedet baru bisa menghasilkan setelah dua tahun.
Ternyata begitu sulit mengu­rus sapi. Lebih enak kalau ting­gal makan dagingnya.

Lebih enak lagi kalau tanpa susah-su­sah bisa dapat komisi Rp 5.000 per kg daging yang diimpor!  Ti­dak perlu susah, tidak perlu men­cium bau sapi, tidak perlu men­cari rumput, tidak perlu mikir. Cukup dengan bekerja di lobby hotel dan di kamar hotel hasilnya langsung nyata!

“Peternak lobby hotel” seperti itu akan terus tumbuh subur. Im­por daging sangat men­gun­tung­kan. Harga daging di luar negeri sangat murah. Menteri Per­da­ga­ngan, Gita Wirjawan, pernah mengatakan harga daging di Singapura hanya Rp 45.000 per kg. Bandingkan dengan di Ja­karta yang Rp 90.000 per kg. Pa­dahal daging di Singapura itu juga daging impor.

Proses perizinan untuk suatu perdagangan yang menghasilkan laba yang begitu besar tentu ti­dak sehat. Karena itu dalam dis­kusi tersebut kembali di­bi­ca­ra­kan ide Dirut PT Rajawali Nu­san­tara Indonesia (Persero), Ismed Hasan Putro ini: peru­sa­ha­an yang diberi izin impor da­ging harus menggunakan se­ba­gian labanya untuk mem­pro­duk­si pedet di dalam negeri.

Entah dengan impor pedet atau dengan impor sapi betina produktif. Atau dibalik: peru­sa­haan-peru­sa­haan/ koperasi/ ke­lompok tani yang selama ini “ber­korban” rugi Rp 4 juta per pe­det itulah yang diberi izin un­tuk impor daging!

Setiap persoalan ada jalan keluarnya. Setiap masalah ada hikmahnya. Tapi beternak sapi di lobby hotel jelas melanggar sun­natullah yang nyata!