Berita

Politik

Bekas Petinggi Demokrat: Peta Politik KLB Sangat Rawan Bagi Barisan Anti-Anas

SABTU, 02 MARET 2013 | 09:32 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pertemuan 33 DPD Partai Demokrat dengan Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas nanti siang bukan pertemuan biasa.

Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat, Muhammad Rahmad, mengatakan, biasanya konsolidasi DPD adalah untuk memperkuat kekuatan di dalam Demokrat.

Tapi, untuk pertemuan siang nanti di rumah pribadi Presiden SBY, banyak kemungkinan bisa diterjemahkan.


"Bisa juga persiapan untuk KLB agar suara bisa dipetakan. Bisa juga untuk sikapi pernyataan Anas yang semakin berkembang," kata Rahmad dalam diskusi "Panas Efek Anas" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (2/3).

Dan dia tegaskan, untuk mencari pengganti Anas sebagai ketua umum, harus dilakukan sebuah kongres luar biasa (KLB). Sama sekali tidak memungkinkan di konstitusi partai untuk Majelis Tinggi menunjuk langsung pengganti Anas.

"Di Kongres Luar Biasa yang hadir adalah seluruh komponen. Kalau diadakan kongres luar biasa maka peta politiknya sangat rawan bagi yang tak inginkan loyalis Anas memimpin partai. Karena yang punya hak suara adalah mereka," ucapnya.

Dia katakan, dinamika Partai Demokrat sangat demokratis. Kalau melihat kepada Kongres 2010, saat itu suasana sangat demokratis.

"Peserta kongres tak dapat diarahkan dan diatur karena punya pikiran independen untuk memajukan partai. Apalagi, 2012 ini. Ssudah terjadi pergantian DPD dan DPC yang semua dipimpin Ketua Umum Anas Urbangnrum. Ketua dan Sekretaris DPD selama ini gelombangnya sama dengan Anas," terangnya. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya