Aturan Nopol Genap-Ganjil Nggak Efektif Atasi Macet

.Juni nanti, pemerintah DKI Jakarta berencana menerapkan aturan kendaraan nopol (nomor polisi) ganjil-genap di sejumlah jalan protokol Ibukota. Rencana ini dinilai diskriminatif karena condong menguntungkan kalangan menengah atas.

Ketua Masyarakat Trans­por­tasi Indonesia (MTI) Danang Pa­ri­kesit menilai rencana penerapan nopol ganjil-genap tidak akan efektif mengurai kemacetan. Soalnya, ren­cana tersebut tak didukung sarana dan prasarana transportasi massal.

Menurut dia, jika rencana ini di­terapkan akan ada jutaan warga yang sulit masuk Ibukota. Ju­taan warga yang kesulitan ma­suk Jakarta adalah golongan eko­nomi menengah bawah yang hanya memiliki satu alat trans­portasi pribadi.

“Ini kebijakan diskriminatif. Ke­lompok ekonomi menengah ke atas yang punya kendaraan pri­badi banyak mungkin senang, tapi yang punya satu kendaraan pa­s­ti ke­sulitan,” katanya, kemarin.

Danang mengatakan, di hari ker­ja ada 4,5 juta warga yang ber­asal dari wilayah Bogor, Depok, Ta­ngerang dan Bekasi (Bo­de­ta­bek) memasuki wilayah Ja­karta. Dengan kondisi sarana dan prasarana tranportasi massal yang ada saat ini, tidak cukup  men­cover kegiatan jutaan warga ter­sebut.

“Paling tidak dengan kebijakan ini akan ada 2 juta orang yang kesulitan masuk Jakarta. Mereka akan telantar,” ujarnya.

Danang mengatakan, fasilitas moda transportasi di Jakarta, se­perti bus, kereta api dan busway jum­lahnya masih terbatas. Pa­dahal, kata dia, setidaknya dibu­tuh­kan sekitar 10.000 bus baru dan penambahan jadwal kereta api untuk mengakomodasi jutaan warga yang akan masuk Jakarta.

Kata dia, jika kebijakan nopol genap-ganjil dipaksakan, maka per­ekonomian nasional bisa ter­gang­gu. Sebab, jutaan warga yang punya mata pencaharian di ibu­kota kesulitan bergerak. “Apa­bila mobilitas warga yang bekerja di Jakarta terganggu, ini bisa menggangu perekonomian na­sional,” ingatnya.

Danang mengingatkan, selain belum siapnya sarana dan pra­sa­rana transportasi massal. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengawasi aturan nopol genap-ganjil juga masih belum me­nunjang. SDM untuk me­ngawasi kebijakan, baik dari Ke­polisian ataupun Dinas Per­hubungan masih terbatas.

“Kebijakan ini tak cuma ber­implikasi fatal terhadap mobilitas warga, tapi juga berimplikasi melanggar hak asasi warga dalam berkendara,” bebernya.

Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugi­yan­to meyakini program pembatasan ken­daraan berdasarkan genap ganjil tidak akan efektif. Kata dia, pembatasan kendaraan ganjil- genap di kota-kota besar seperti Mexico City, Roma, Beijing dan Athena tidak berhasil  karena merugikan warga.

Apalagi Jakarta, yang belum memiliki transportasi massal yang baik dan terintegrasi.

“Ini kebijakan lucu. Kota yang trans­portasinya baik saja gagal. Masak transportasi Jakarta yang kacau be­gini mau pakai genap-ganjil. Lalu warga yang belum me­ne­mukan alternatif untuk trans­portasi massal mau meng­gu­na­kan transportasi apa?” sindirnya.

Sugiyanto menilai kebijakan ganjil-genap yang akan diber­la­kukan di Jakarta terkesan asal jadi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan kajian ter­lebih dahulu sebelum mela­kukan uji coba.

Dia mengingatkan, jika dite­ruskan sistem ganjil-genap akan mem­buka peluang tindakan pe­nipuan duplikasi nomor plat mobil. Tidak hanya itu, rumah tang­ga yang lebih mampu akan menggunakan alternatif nomor kendaraan, serta menimbulkan peluang penambahan kendaraan bermotor bagi rumah tangga mam­pu untuk mendapatkan dua nomor plat kendaraan yang ganjil dan genap.

“Ujung-ujungnya mobil tetap ba­nyak juga. Yah macet-macet juga. Nanti hanya orang kaya yang berhak menikmati jalanan Ja­karta. Ini bisa memicu konflik so­sial,” tegasnya.

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Wahyono mengakui pe­nerapan kebijakan nomor ganjil-genap masih terkendala. Selain moda transportasi massal belum memadai, proses pemindahan data dari manual menjadi elek­tronik atau yang biasa disebut Electronic Registration and Iden­tification (ERI) untuk mengawasi pemberlakuan genap-ganjil be­lum memadai.

Menurut Wahyono, dengan sis­tem elektronik akan mem­per­mu­dah pihak kepolisian me­ngawasi pelanggaran di la­pang­an. Jika pengawasan dila­ku­kan secara manual, SDM Ke­polisian tidak memungkinkan. “ Pem­berlakuan ini tidak akan ber­hasil jika di­la­kukan secara ma­nual,” cetusn­ya.

Mending Urus Proyek MRT Dan Monorel
Ahmad Husein Alaydrus, Anggota DPRD DKI

Jika penerapan nomor ganjil-genap tetap dipaksakan hanya akan memicu protes dari ma­sya­rakat. Kebijakan ganjil-ge­nap tidak akan bisa jadi so­lusi jangka pendek untuk me­ng­atasi kemacetan di DKI Ja­karta, apalagi solusi jangka panjang. Ingat ini ibu kota, semua orang berhak memiliki, ini bukan Solo.

Jujur saja kendala utama yang dihadapi untuk me­wu­judkan sistem ganjil-genap ada dua. Pertama, belum ter­se­dia­nya sarana dan prasarana pe­nundang yang memadai, serta potensi pelanggaran hukum, misalnya dengan memalsukan pelat nomor atau dengan me­malsukan stiker ganjil-genap.

Kedua, potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dila­ku­kan Pemprov DKI ter­ha­dap warga Jakarta itu sendiri. Ken­daraan mereka beli dari hasil kerja keras sendiri, lalu me­reka juga membayar pa­jak­nya setiap habis masa berlaku. Ma­sak mereka tidak boleh meng­­gu­nakan kendaraan itu. Ini dis­kriminatif.

Penerapan ganjil-genap ha­nya menguntungkan ma­sya­ra­kat golongan ekonomi kaya, karena mereka memiliki mobil lebih dari satu. Sementara ma­syarakat ekonomi menengah yang hanya memiliki mobil satu akan dirugikan.

Daripada menerapkan ganjil-genap, lebih baik pemerintah DKI segera merampungkan proyek MRT (Mass Rapid Transportation) dan monorel. Kedua proyek tersebut meru­pa­kan bentuk peningkatan kua­litas alat transportasi massa.  Apabila kedua proyek tersebut segera diselesaikan, dengan sendirinya kemacetan akan terurai karena masyarakat Jakarta akan beralih ke moda transportasi massa.
Selama ini sebenarnya sudah banyak warga yang mening­gal­kan kendaraannya, untuk ke­mu­dian beralih ke kereta api dan trans­jakarta.

Tengok saja dila­pangan ke­reta api dan trans­jakarta padat sekali saat jam be­rangkat dan pu­lang kantor. Ja­di kalau ada alternatif lain ang­kutan yang bagus, pasti ma­syarakat juga akan berfikir untuk meng­gu­nakannya.

Pemerintah DKI juga sebaik­nya segera mematangkan pro­yek enam ruas jalan tol.

Proyek tersebut akan efektif me­ngurangi kemacetan, mengingat selama ini kurangnya ruas jalan juga menjadi kendala utama menyebab kemacetan.

Selama ini kan jumlah ken­daraan tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia. Tapi ten­tunya kosep ini harus di­ma­tangkan betul, dan juga harus diawasi ketat karena akan me­nye­dot dana yang besar.

Mulai Operasi Paling Cepat Akhir Bulan Juni
Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan

Masih butuh waktu mem­­persiapkan sarana penun­jang jika ingin kebijakan pem­batasan kendaraan ber­motor berdasarkan genap-ganjil ter­lak­sana.

Kita membutuhkan stiker. Striker itu membutuhkan ang­garan dan waktu pembuatan. Stiker ini perlu untuk mem­per­mudah aparat mela­ku­kan pengawasan.

Ada dua jenis stiker yang akan dikeluarkan Dinas Per­hubungan, yaitu stiker ber­war­na merah untuk kendaraan berplat nomor genap dan warna hijau untuk yang ganjil. Stiker ini nantinya ditempelkan pada plat nomor kendaraan.

Molornya penetapan APBD DKI 2013 membuat Dishub tidak dapat mencetak stiker se­suai jadwal. Saya mem­per­kirakan pengadaan stiker baru dapat diselesaikan pada akhir Mei mendatang. Karena itu kami perkirakan akhir Juni, setelah Ulang Tahun DKI, ke­bijakan ini baru bisa di­te­rapkan.

Dana yang dianggarkan un­tuk pembuatan stiker ini, men­capai Rp 12,5 miliar untuk se­ba­nyak 3,5 juta kendaraan.

Se­lain pem­buatan stiker, Dishub DKI Ja­kar­ta juga terus me­la­kukan ka­jian terkait dengan ka­wasan yang akan diber­lakukan ser­ta jam pem­berla­ku­kan. [Harian Rakyat Merdeka]