ilustrasi, Tentara Malaysia berpatroli di Lahad Batu, Sabah.
Ketegangan terus terjadi di wilayah Lahad Datu, Sabah, yang menjadi rebutan antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu, Filipina.
Malaysia dan Filipina makin dibikin pusing. Pasalnya, persahabatan kedua negara terancam terganggu dengan masalah ini.
Filipina utang budi pada Malaysia yang sukses memediasi konflik dengan separatis di Mindanao. Menteri Kehakiman Filipina Leila de Lima, kemarin, mengatakan bahwa kabinet juga tengah merundingkan masalah ini.
“Tapi kami tidak bisa memberitahukan hasil diskusi dan langkah yang akan diambil pemerintah,†kata Lima.
Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishammuddin Tun Hussein telah mengatakan, negaranya tidak akan berkompromi dalam menegakkan kedaulatan. Namun, Hishammuddin mengatakan, Malaysia tetap mengupayakan sengketa ini bisa diselesaikan dengan cara damai.
“Malaysia tidak ingin masalah pendudukan ini diselesaikan melalui pertumpahan darah. Kami harus melakukan tindakan yang benar pada waktu yang tepat. Jika kami harus mengambil keputusan, kami tidak akan ragu-ragu,†ancamnya.
Dua pekan sudah 400 pengikut Sultan Sulu, 20 di antaranya membawa senjata, berada di Lahad Batu, Sabah. Namun belum ada titik terang penyelesaian sengketa. Tentara Malaysia terus berjaga-jaga di Lahad Batu. Selain itu, Malaysia memutus pasokan makanan ke sana untuk menekan orang-orang Kesultanan Sulu yang menolak meninggalkan Sabah.
Salah satu ahli waris Kesultanan Sulu, Sultan Raja Mohammad Ghamar Mamay Hasan Abdurajak, menegaskan, Sabah merupakan milik Kesultanan Sulu. Dia meminta Malaysia memberlakukan mereka dengan hormat dan tidak melukai rombongan. “Kami pemilik Sabah,†tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kesultanan Sulu, Abraham Idjirani, mengutuk keras blokade makanan ini. Dia menilai, ini sebagai pelanggaran hak Tentara Kerajaan Sulu yang dipimpin Raja Muda Abimuddin Kiram.
“Kami menekankan bahwa rakyat kami pergi dengan damai. Sabah adalah tanah air kami,†kata Idjirani di Filipina.
Idjirani menunjukkan beberapa dokumen yang menunjukkan klaim Sulu atas Sabah. Dia juga menyertakan selembar cek senilai 69.700 peso atau hanya sekitar Rp 16,6 juta, sebagai pembayaran sewa Sabah dari Malaysia.
“Ini adalah cek yang dibayarkan Kedutaan Besar Malaysia di Filipina. Nilainya setara 69.700 peso, untuk wilayah seluas 77.699 kilometer persegi,†kata Idjirani.
Pada tahun 1878, Sulu menyewakan wilayah Sabah pada perusahaan British North Company milik Inggris yang saat itu menjajah Malaysia. Saat Malaysia merdeka tahun 1963, sewa Sabah dialihkan dari pemerintah Inggris ke Malaysia.
Tahun 1962, Kesultanan Sulu memberikan mandat pada Presiden Filipina Diosdado Macapagal untuk melakukan negosiasi terkait wilayah Sabah yang mereka miliki. Sejak saat itu disepakati, Kuala Lumpur harus membayar sewa tahunan sebesar 5.300 ringgit atau setara 69.700 peso kepada pewaris tahta Kesultanan Sulu.
Namun pada 1989, kata Idjirani, peran Filipina untuk bernegosiasi atas nama Sulu dicabut Sultan Jamalul Kiram III. Dia mengatakan, pemerintah Malaysia tidak ingin isu ini dibesar-besarkan, karena yang diberikan kepada Malaysia bukanlah gelar berdaulat.
Dia juga menunjukkan dokumen pembayaran senilai 73.040,77 peso (atau sekitar Rp 17,4 juta) kepada Kiram pada 16 April 2003 sebagai pembayaran sewa pada pewaris Kesultanan Sulu untuk tahun 2002.
Kedatangan pengikut Sultan Sulu menyusul terciptanya kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Kepulauan Mindanao. Kesepakatan ini menyebut Mindanao --termasuk Sulu-- merupakan wilayah otonomi Bangsa Moro dan memberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen.
Kesepakatan tersebut menyebabkan Kesultanan Sulu merasa tidak mendapat lahan lagi dan berniat merebut wilayah mereka di tempat yang lain, yaitu Sabah, Malaysia. [Harian Rakyat Merdeka]
