Berita

Politik

PRAHARA DEMOKRAT

Lucu Kalau Kita Punya Presiden Berasal dari Partai Sempalan

SABTU, 16 FEBRUARI 2013 | 18:21 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Upaya melengserkan Anas Urbaningrum lewat Rapimnas Partai Demokrat akan menampar wajah Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan mantan politisi Partai Demokrat, Zaenal Maarif, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu petang (16/2).

"Kalau dijadikan ajang pelengseran Anas maka Partai Demokrat akan terpecah, legitimasi masih di tangan Anas Urbaningrum," kata bekas Wakil Ketua DPR itu.


Jika hal itu dipaksakan, Demokrat versi SBY menurut UU Parpol akan disebut sebagai "partai sempalan", yaitu partai yang lahir dari perpecahan dengan induk partai.

"Demokrat akan menjadi dua, sah dan ilegal. Demokrat versi SBY yang tidak sah atau ilegal alias sempalan," ucap pendiri Partai Bintang Reformasi ini.

Lewat delapan butir solusi yang dibacakan SBY sendiri (Jumat, 8/2), SBY sempat berharap sekaligus memberi sinyal kepada KPK untuk menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka korupsi sebelum Rapimnas digelar 17 Februari (besok).

Butir ketujuh solusi itu berbunyi: "Sementara langkah penyelamatan diambil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas".

"Mengharapkan KPK segera tangkap Anas dalam 10 hari ke depan seperti meraup angin. Lalu, kalau memaksakan Rapimnas melengserkan Anas, akan terjadi sesuatu yang lucu, Presiden kita berasal dari partai sempalan," katanya.

"Kalau itu sampai terjadi maka skor 2-0 untuk Anas, rakyat akan tertawa," pungkasnya.  [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya