Berita

Politik

PRAHARA DEMOKRAT

Lucu Kalau Kita Punya Presiden Berasal dari Partai Sempalan

SABTU, 16 FEBRUARI 2013 | 18:21 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Upaya melengserkan Anas Urbaningrum lewat Rapimnas Partai Demokrat akan menampar wajah Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan mantan politisi Partai Demokrat, Zaenal Maarif, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu petang (16/2).

"Kalau dijadikan ajang pelengseran Anas maka Partai Demokrat akan terpecah, legitimasi masih di tangan Anas Urbaningrum," kata bekas Wakil Ketua DPR itu.


Jika hal itu dipaksakan, Demokrat versi SBY menurut UU Parpol akan disebut sebagai "partai sempalan", yaitu partai yang lahir dari perpecahan dengan induk partai.

"Demokrat akan menjadi dua, sah dan ilegal. Demokrat versi SBY yang tidak sah atau ilegal alias sempalan," ucap pendiri Partai Bintang Reformasi ini.

Lewat delapan butir solusi yang dibacakan SBY sendiri (Jumat, 8/2), SBY sempat berharap sekaligus memberi sinyal kepada KPK untuk menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka korupsi sebelum Rapimnas digelar 17 Februari (besok).

Butir ketujuh solusi itu berbunyi: "Sementara langkah penyelamatan diambil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas".

"Mengharapkan KPK segera tangkap Anas dalam 10 hari ke depan seperti meraup angin. Lalu, kalau memaksakan Rapimnas melengserkan Anas, akan terjadi sesuatu yang lucu, Presiden kita berasal dari partai sempalan," katanya.

"Kalau itu sampai terjadi maka skor 2-0 untuk Anas, rakyat akan tertawa," pungkasnya.  [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya