Berita

Politik

Matahari Kembar di Demokrat Membuat Kader Mendayung di Antara Dua Karang

SABTU, 16 FEBRUARI 2013 | 10:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Boleh diakui bahwa pakta integritas Partai Demokrat adalah usaha keras untuk memberi keyakinan pada orang di luar partai mereka bahwa Demokrat akan baik-baik saja.

Ahli hukum tata negara, Saldi Isra, menyebut, apa yang terjadi pada Demokrat mirip sebuah pepatah asal Minangkabau yaitu "bila tersesat di ujung jalan maka pilihannya kembali ke pangkal jalan".

"Hal ini dibangunkan kembali setelah terjerembab ke titik yang hampir menghancurkan partai," katanya dalam diskusi "Tsunami Demokrat" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/2).


Namun, ribut-ribut dari luar Demokrat terus berlangsung karena partai ini sendiri yang meletakkan dua kekuasaan pada dua kutub yang berbeda.

"Partai secara konstitusional mendesain dirinya memberi ruang untuk matahari kembar. Ini sangat potensial bermasalah dan itu terjadi pada Demokrat," jelas profesor doktor hukum ini.

Di partai lain, PKS misalnya, memang diakuinya juga ada dua kekuatan yaitu Majelis Syuro dan DPP. Namun, kebanyakan di partai lain, ukuran kekuatan masing-masing kubu tidak seimbang.

"Di Demokrat, antara SBY dan Anas hampir sama kekuatannya. Mengapa desain konstitusi partai seperti ini dipilih? Karena ingin akomodir dua kekuatan. Tapi ada risiko yang besar," ucapnya.

Menurutnya, jalan terbaik adalah memadamkan salah satu matahari agar tak terjadi perseteruan yang berlarut-larut.

"Tapi dalam situasi saat ini sangat sulit karena Demokrat tak mungkin keluar dari matahari kembar itu," tegasnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadikan para pengurus partai di bawah dua matahari itu seolah-olah menjalani politik "mendayung di antara dua karang".

"Dengarkan saja statement para pengurus DPP yang selalu menjaga titik di antara Anas dan SBY," kata dia lagi.

Faktanya, Demokrat menelan risiko parpol yang desain konstitusinya menyediakan peluang matahari kembar dan selalu menjaga ruang antara sisi SBY dan Anas.

"Menurut saya, ini problem akut di tubuh Demokrat," tambah dia. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya