Demokrasi di Indonesia telah mencapai kemajuan walaupun masih ada beberapa catatan. Sejumlah kemajuan terlihat dari kebebasan pers, transparansi dalam norma publik yang sejalan dengan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas yang semakin meninggi dan penegakan hukum yang berjalan semakin baik dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Begitu dikatakan Wakil Presiden Boediono dalam pidato penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) bidang hukum dari Universitas Monash, Australia, di Istana Wakil Presiden, Medan Merdeka Selatan, Jakarta, sore tadi, Rabu (13/1).
Hadir dalam upacara penganugerahan gelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty, para pejabat tinggi lintas kementerian, tokoh-tokoh perguruan tinggi serta keluarga dan kerabat. Upacara penyerahan gelar doktor kehormatan ini juga dihadiri oleh para tokoh akademisi dari Universitas Monash.
Hadir pula sejumlah tokoh nasional alumni Universitas Monash antara lain Profesor Sangkot Marzuki, Direktur Eijkman Institut yang juga Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia; Muliaman Hadad, Ketua Otoritas Jasa Keuangan; Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan dan Ketut Mardjana, Direktur PT. Pos Indonesia dan Dewi Fortuna Anwar, Deputi Wakil Presiden Bidang Politik yang juga Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Boediono mengatakan tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia antara lain keseimbangan yang tepat dalam membangun daerah, cara terbaik melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan toleransi agama dan pengembangan modal sosial. Modal sosial yang memadai hanya dapat diciptakan bila masyarakat tanpa henti berupaya mewujudkan rasa saling percaya.
"Visi saya adalah Indonesia yang terus bergerak maju dan selalu siap dan mampu memperbaiki berbagai kekeliruannya. Sebuah Indonesia yang menjaga cita-cita bersama agar tetap hidup," kata Boediono.
[dem]
