Berita

sby/rmol

Politik

Pasang Badan SBY Merugikan Rakyat!

SELASA, 12 FEBRUARI 2013 | 23:02 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebagai seorang Presiden seharusnya SBY sadar bahwa dirinya hari ini memimpin rakyat Indonesia yang jumlahnya mencapai 240 juta jiwa lebih. Bukan malah mengedepankan ego sektarian sebagai ketua Dewan pembina partai Demokrat, yang belakangan kader-kadernya terbukti tersangkut masalah korupsi.

"Kita sangat sesalkan dengan bangganya "SBY Pasang Badan" mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat demi menyelamatkan elektabilitas Partai Demokrat. Dengan begitu sudah pasti kesejahteraan umum yang  yang seharusnya menjadi prioritas kerjanya sebagai presiden sesuai dengan preambule UUD 1945 menjadi terhambat," kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, Selasa (12/2).

Sementara rakyat, kata dia, dihadapkan dengan persoalan besar yang semakin menakutkan bahwa hampir seluruh kekayaan alam telah jatuh ke tangan asing. Pertambangan emas, tembaga, perak 95 persen dikuasai asing, migas 85 persen dikuasai asing, batubara 75 persen jatuh ke tangan asing, sebanyak 10 bank nasional telah jatuh dalam genggaman asing. Asing boleh menguasai hingga 95 persen kepemilikan perbankkan.


"Kami selaku mahasiswa yang fokus dalam mengawalan demokrasi dan proses pemberantasan korupsi untuk kesejahteraan rakyat tidak rela jika kepentingan rakyat dikalahkan dengan kepentingan kelompok," tegas Lamen.

Belum lagi, lanjut dia, rakyat juga dihadapkan pada masalah-masalah seperti  korban bencana terutama banjir dan longsor dimana-mana, harga bahan-bahan pokok terus naik,  tarif dasar listrik semakin mencekik. Tentu hal ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan, jadi sangat tak pantas jika disituasi seperti ini SBY masih mendahulukan kepentingan partai diatas kepentingan rakyat.

"Jika sudah begini apalagi alasan untuk terus mempertahankan keberlangsungan kepemerintahan, sudah terbukti tidak becus mengurusi demokrat, apalagi mau mengurus negara," demikian Lahmen. [dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya