Gerindra: Sayang, Pakta Integritas SBY Terlambat Nongol

Setiap partai yang ingin kader-kadernya berguna bagi rakyat banyak dan tidak untuk dirinya sendiri, pantas diapresiasi.

Rakyat sudah semakin kehilangan kepercayaan kepada partai-partai politik karena fakta begitu banyak kader parpol tersangkut kasus korupsi, dari yang menjabat menteri, gubernur, bupati, walikota, sampai anggota DPR dan DPR Daerah.

Latar belakang itu yang membuat Pakta Integritas versi SBY untuk seluruh kader Demokrat, sangat menarik.

"Sebenarnya baik kalau itu betul-betul dilaksanakan dan bukan sekedar pencitraan. Malah yang kita pertanyakan, mengapa SBY baru sadar untuk membuatnya sekarang? Kenapa tidak dari tiga tahun lalu?" kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (11/2).

Menurutnya, andai dari awal Partai Demokrat mempunyai pakta semacam itu yang ditaati betul oleh seluruh kadernya, dengan posisinya sebagai partai terbesar yang memimpin pemerintahan dan koalisi Sekretariat Gabungan yang menguasai 78 persen kursi di DPR, dapat dipastikan bahwa keadaan negara Indonesia jauh lebih baik.

"Di Gerindra sudah tiga tahun lalu diterapkan pakta integritas seperti itu, sehingga seorang kader Gerindra yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi langsung diberhentikan tanpa ampun," ujarnya.

Dia ungkapkan, setiap anggota DPR dan DPR Daerah dari Fraksi Gerindra, dilarang melakukan Kunjungan Kerja atau Studi Banding ke Luar Negeri dengan menggunakan uang negara.

"Mungkin ini sebabnya mengapa kader-kader Gerindra jarang terdengar tersangkut kasus korupsi," ujarnya bangga. [ald]