Negara-negara yang sedang berada dalam transisi sering mengalami kurva pertumbuhan J-terbalik. Dari kurva ini tergambar kondisi ekonomi yang anjlok ketika gejolak sosial-politik terjadi, kemudian membaik dengan awal pertumbuhan yang lambat.
Masa transisi umumnya dapat berlangsung selama tiga tahun. Tetapi ada juga negara-negara yang mengalami masa transisi antara 5 hingga 10 tahun.
Demikian disampaikan ekonom senior dari Indonesia DR. Rizal Ramli ketika berbicara di Rabat, Maroko, dalam konferensi yang digelar PBB mengenai transisi demokrasi di negara-negara Arab (Selasa, 5/2).
Pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri pemimpin-pemimpin negeri Arab yang mengalami transisi politik awalnya direncanakan akhir tahun lalu di Kairo, Mesir. Tetapi demontrasi berdarah yang tengah terjadi di Mesir ketika itu, juga perang saudara di Syria, memaksa pertemuan dipindahkan ke Rabat.
Pertemuan dimaksud untuk membahas modus dan kasus-kasus transisi dari negara otoriter ke demokratis baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Sekjen Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat (ESCWA) PBB Rima Khalaf, menteri dari Tunisia Ridha Saidi dan Abou Marzouki, dan Gubernur Bank Sentral Jordania Ziad Fariz. Pemimpin-pemimpin transisi dari Mesir, Yaman, Afrika Selatan, Lebanon juga Bahrain juga hadir dalam pertemuan ini.
"Negara-negara yang mengikuti strategi neoliberal akan mengalami masa transisi yang lebih lama karena prioritas mereka adalah
quick-fix, bukan pada kebutuhan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional. Mereka memperbesar penetrasi produk dan jasa impor dengan tambahan utang," jelas Rizal Ramli yang merupakan salah seorang anggota panel ahli PBB dalam keterangan yang diterima redaksi.
"Sementara negara-negara transisi yang menggunakan pendekatan struktural, akan bergerak cepat untuk memasok pangan dengan harga murah, meningkatkan kapasitas dan nilai tambah nasional. Transisi model ini akan mendapatkan dukungan yang kuat dari rakyat dan kekuatan nasional sehingga masa transisi lebih cepat," sambung tokoh nasional yang di kalangan NU dikenal sebagai Gus Romli itu.
Rizal Ramli yang disebut-sebut sebagai salah seorang calon presiden alternatif itu juga mengatakan bahwa transisi politik juga harus diikuti dengan upaya mendoro perbaikan kesejahteraan dan menjaga agar oligarki lama tidak semakin dominan.
"Demokrasi yang tidak diikuti dengan reformasi hukum, hanya akan menguntungkan kelompok elit, dan justru menghambat kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," demikian Rizal Ramli.
[guh]
