Berita

mohamad Ikhsan tualeka/ist

Politik

Anis Matta pun Langsung Mengeluarkan Jurus Cumi-cumi

JUMAT, 01 FEBRUARI 2013 | 19:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden PKS Anis Matta mengaku suara kader PKS sangat kencang meminta keluar dari koalisi. Menarik dari koalisi berarti mencabut menteri-menteri asal partai mereka dari kabinet pimpinan SBY. Tapi DPP PKS belum mengambil sikap.

Analis politik dari Universitas Paramadina, Mohamad Ikhsan Tualeka menilai, pengakuan itu sebagai bergaining position yang coba dikirim Anis kepada Setgab Koalisi yang dipimpin Presiden SBY.

"Secara politis ini sebagai teori cumi-cumi. Menyemprotkan tinta untuk mengamankan diri. Anis memberi sinyal bantu PKS, kalau tidak maka mereka akan keluar," katanya kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (1/2).


PKS benar-benar terpojok dengan status tersangka dan penahanan Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK. Elit PKS anggap kasus Lutfi buah dari silent operation lawan politik jelang pemilu 2014. Namun tetap saja citra PKS terpuruk karena fakta hukum persidangan yang akan dikonsumsi publik.

"Dalam kontek ini Anis Matta minta ada pengkodisian. Dia sadar proses hukum yang melilit kader telah melahirkan persoalan politik sangat besar bagi PKS," imbuh Ikhsan.

Soal efektif atau tidak sinyal yang dikirim Anis ke Setga Koalisi, kata dia, merupakan urusan lain. Tapi setidaknya PKS telah melakukan emergency komunikasi politik.

"Saya yakin PKS tidak akan berani keluar dari kabinet. Dari dulu wacananya seperti itu, tapi PKS tetap berada di koalisi. Dengan berada di koalisi, mereka punya intensif yang besar menaikkan elektoral. Ada banyak logistik dan sumber daya politik yang bisa digunakan ketimbang mereka berada di luar pemerintahan," katanya.

Menurut Ikhsan, SBY harus tegas merespon sinyal Anis Matta. SBY harus memberi pilihan kepada PKS; memperilakan untuk keluar atau tetap memperkuat kabinet.

"SBY harus menunjukkan keberpihakan kepada penegakan hukum utamanya pemberantasan korupsi. Kalau SBY memnyanggupi permintaan PKS, mengkondisikan kasus yang menjerat Luthfi Hasan Ihaaq, maka publik pasti menilai buruk," demikian Ihsan yang aktif di Indonesia of Parlement. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya